Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi menyarankan agar penanganan banjir di Kota Samarinda dilakukan secara lebih menyeluruh.
Caranya dengan pendekatan kolaboratif lintas pemerintah, serta pembangunan infrastruktur baru yang mampu meredam luapan air dari hulu.
Menurutnya, persoalan banjir yang terus berulang tiap musim hujan tidak cukup ditangani dengan cara-cara biasa, apalagi jika hanya mengandalkan fasilitas pengendali air yang sudah tak lagi memadai.
Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan Subandi adalah kawasan Lempake.
Di daerah tersebut terdapat kolam retensi yang selama ini menjadi andalan dalam menampung air hujan.
Namun, daya tampung kolam itu kini dinilai sudah tidak mencukupi.
Ia menyebut bahwa setiap kali hujan turun, bahkan dalam waktu singkat, kolam tersebut langsung meluap dan menyebabkan genangan.
“Kolam retensi di Lempake itu sudah overload. Baru sebentar hujan, sudah penuh. Bahkan saat banjir bulan lalu, hanya karena bendungan dibuka sedikit saja, air langsung meluap,” ujar Subandi saat di temui di Kantor DPRD Kaltim, Senin, 19 Mei 2025.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Samarinda yang tetap berupaya mengendalikan banjir melalui berbagai program.
Namun, Subandi mengingatkan bahwa kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat harus diperkuat agar penanganan banjir berjalan lebih efektif dan berjangka panjang.
Salah satu usulannya yang telah berulang kali disampaikan adalah pembangunan kolam retensi tambahan di kawasan Sungai Karamumus, tepatnya di wilayah atas Bandara APT Pranoto.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki posisi strategis karena berada di hulu aliran air yang mengarah ke Lempake dan wilayah-wilayah sekitarnya.
Dengan membangun kolam retensi di titik tersebut, air dapat dikendalikan sejak dini sebelum masuk ke kawasan permukiman yang padat penduduk.
“Kalau kita hanya andalkan kolam yang ada, yang sudah kelebihan muatan, maka banjir akan terus terjadi. Kita butuh penanganan dari hulu, bukan hanya bereaksi di hilir,” tegasnya.
Selain usulan pembangunan kolam retensi baru, Subandi juga merespons positif program Gubernur Kaltim yang akan melakukan pengerukan sedimen di Sungai Mahakam serta normalisasi sungai-sungai lain.
Ia menyatakan bahwa langkah tersebut penting untuk jangka panjang, namun sifatnya memerlukan waktu dan anggaran besar.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar solusi cepat seperti pelebaran drainase dan pembangunan kolam tambahan juga dijalankan secara paralel.
“Pengerukan itu bagus, tapi butuh waktu dan dana besar. Kita juga butuh solusi cepat. Kolam retensi tambahan dan pelebaran drainase bisa jadi solusi jangka menengah yang langsung berdampak,” paparnya.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar belum lama ini, Subandi menyampaikan langsung usulan tersebut sebagai bentuk aspirasi dari Komisi III DPRD Kaltim.
Ia menilai bahwa sebagai ibu kota provinsi, Samarinda memiliki peran penting yang tak boleh diabaikan.
Setiap hari, berbagai aktivitas pemerintahan dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim berlangsung di kota ini, ditambah dengan kedatangan tamu nasional hingga internasional.
“Pemerintahan dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim berinteraksi di Samarinda, belum lagi tamu nasional dan internasional. Kalau kota ini terus kebanjiran, aktivitas ekonomi, sosial, dan birokrasi akan terganggu,” katanya.
Subandi pun menegaskan bahwa Samarinda tidak boleh terus-menerus menjadi langganan banjir setiap musim hujan.
Ia menekankan pentingnya langkah yang sistematis, cepat, dan berbasis perencanaan jangka panjang untuk mengatasi persoalan yang terus berulang ini.
“Kita butuh langkah sistematis, bukan sekadar tambal sulam. Samarinda layak mendapat penanganan banjir yang permanen dan berkelanjutan,” pungkasnya.
