Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) secara tegas menetapkan isu stunting sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Komitmen ini disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD dalam Rapat Paripurna ke-26 di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 28 Juli 2025.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menjelaskan bahwa DPRD menaruh perhatian serius terhadap tingginya angka prevalensi stunting di beberapa wilayah Kalimantan Timur.
Menurutnya, perlu ada target yang realistis namun ambisius untuk menurunkan angka stunting secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
“Dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting serta bantuan lainnya, juga penguatan tim pendamping keluarga berisiko stunting,” ujar Syarifatul di hadapan forum paripurna.
Ia menambahkan bahwa pengentasan stunting bukan hanya soal distribusi bantuan gizi, tetapi juga memerlukan evaluasi efektivitas program, pemetaan kebutuhan berbasis data, serta pelibatan aktif lembaga desa, puskesmas, dan kader pembangunan.
Menurutnya, penanganan stunting harus berbasis pendekatan multisektoral karena persoalan ini saling berkait dengan sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi keluarga.
“Masalah stunting bukan hanya soal makanan. Ini persoalan struktural yang butuh solusi jangka panjang dan kolaboratif,” katanya.
Pansus RPJMD juga menegaskan bahwa seluruh program penanggulangan stunting yang dirancang pemerintah daerah harus memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Program yang bersifat seremonial atau tanpa dampak nyata harus dihindari.
DPRD berharap seluruh catatan strategis dari Pansus dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada anak-anak dan keluarga rentan.
“Stunting harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, jajaran OPD, serta seluruh unsur pimpinan DPRD. Pemerintah Provinsi diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi pansus ke dalam aksi nyata yang selaras dengan target nasional.
