Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti bicara blak-blakan soal tantangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pengarusutamaan gender.
Menurutnya, tantangan itu seperti masih minimnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri. Lembaga pendidikan prasekolah yang ada di sebagian rukun tetangga (RT) di Samarinda dikelola pihak swasta.
Sri Puji menilai, Kondisi ini belum sesuai dengan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda yang mewajibkan jenjang PAUD sebelum masuk SD.
“PAUD negeri baru ada 12, dan kami rencanakan bertambah jadi 13 di Loa Janan Ilir. Namun, PAUD swasta juga memerlukan perhatian, terutama soal izin, kondisi bangunan, hingga kesejahteraan guru,” ujarnya. saat ditemui di kediamannya di Perumahan Korpri Samarinda Seberang, Selasa (24/12/2024).
Ia juga menyoroti standar pendidikan guru PAUD yang kini diwajibkan memiliki gelar S1. “Saat ini banyak guru belum memenuhi standar tersebut. Kita harus berjuang agar ada program peningkatan kualitas guru dan insentif bagi mereka,” tambahnya.
Penerima penghargaan Tokoh Peduli Gender dan Pendidikan Usia Dini dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim Awards 2024 ini juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal ini meliputi, biaya yang tinggi untuk pengadaan seragam sekolah dan peralatan belajar yang menjadi kendala bagi orang tua/wali murid.
“Harapannya, ke depan pemerintah bisa memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD swasta, sehingga meringankan beban orang tua,” harapnya.
Menurut Sri, pendidikan anak usia dini seharusnya terintegrasi dengan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan mental.
“Kita harus pastikan anak-anak ini tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga tumbuh dengan sehat dan terdata secara sistematis,” katanya.
Terkait dengan JMSI Kaltim Award 2024, ia menegasan bahwa penghargaan tersebut bukanlan tujuan utama. Namun, sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras.
“Kita bicara soal pendidikan, ini adalah tanggung jawab bersama. Penghargaan ini hanya bonus, karena pada dasarnya tugas saya sebagai wakil rakyat memang mengutamakan pendidikan dan kesetaraan gender,” ungkap Sri.
Tak hanya persoalan pendidikan usia dini, Sri juga menyoroti pentingnya implementasi aturan gender di berbagai lini kehidupan.
“Sudah saatnya perempuan masuk ke bidang-bidang yang dulu dianggap milik laki-laki saja, seperti menjadi sopir atau pekerja distribusi. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kesempatan,” tutupnya.
Sri berharap langkah-langkah konkret bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan kesetaraan gender yang nyata.
