Samarinda, Infosatu.co – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyampaikan keberatannya mengenai penghapusan tenaga honorer oleh Kementrian PANRB yang akan berlaku pada 25 November 2023.
Ia mengkhawatirkan penghapusan honorer akan berdampak pada lumpuhnya pelayanan publik dan sektor ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan bertambahnya pengangguran serta persoalan sosial masyarakat.
Puji mempertanyakan kebijakan apa yang dapat dilakukan jika honorer di setiap instansi pemerintahan ditiadakan, sementara di Samarinda sendiri dalam satu tahun ada sekitar 150 guru yang pensiun, belum terhitung tenaga ASN pada Organisasi Perangkat Daearah (OPD) Pemerintah Kota Samarinda.
“Saya secara pribadi menolak. Kalau honorer ini tidak diangkat sebagai PPPK atau PNS, nanti yang menggantikan mengajar siapa. Tenaga kesehatan juga siapa, yang membersikan sampah dan penyapu jalan siapa. Lalu tenaga- tenaga di OPD kalau dihapuskan seperti apa. Ini bisa lumpuh dong,” katanya kepada wartawan, Senin (17/10/2022).
Politisi Partai Demokrat itu juga mengomentari skema anggaran insentif Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui dana transfer daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang membebani APBD.
Menurutnya, skema penganggaran insentif tersebut belum menjadi solusi, lantaran pemerintah daerah tentu ke depannya mengusulkan formasi yang dianggap sanggup untuk dialokasikan melalui APBD.
“PPPK ini aturannya lagi tidak sejalan. PPPK dibiayai oleh daerah sedangkan PNS dibiayai oleh pusat. Jadi pusat itu ingin mengambil dana kita, sementara gaji guru honor kita di bawah standar, seharusnya sesuai UMK. Gaji guru kita hanya 1,5 juta, bahkan saya juga rela tidak punya staf karena harus bayar sendiri stafnya,” ungkapnya.
Sri Puji berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali peraturan tersebut sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah.
