Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Nidya Listiyono kembali mengingatkan tentang pentingnya warga meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan.
Oleh karena itu, ia menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan (Soswasbang) ke-11 di Karang asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Sabtu (16/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Nidya menekankan agar empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa.
Tak terkecuali, pada masa menjelang pemilihan (Pemilu) 2024 yang tengah berlangsung. Ia berharap agar suasana yang kondusif tetap terjaga dengan baik meski suhu politik kian memanas.
Maka, untuk menjaga kesatuan dan persatuan terjaga di Benua Etam diperlukan pengaplikasian empat pilar kebangsaan.
“Bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan, beda pilihan boleh tapi tidak boleh saling becakut. Tapi yang penting bagaimana menjaga Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Nidya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyerukan masyarakat Kaltim terus mencegah penyebaran narkotika dapat membahayakan kehidupan, terutama para generasi muda. Selain berpengaruh pada fisik, juga merusak pola pikir yang berdampak pada kehidupannya pada masa mendatang.
“Kita harus menjaga keluarga kita dari narkoba itu yang bahaya. Awalnya coba-coba dikasih gratis, lama-lama harus beli, lama-lama jual perabotan pribadi hingga orang tua bahkan berujung pada jual diri. Mohon maaf, saya sampaikan ini karena Kaltim sudah darurat narkoba,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kaltim Eko Susanto mengatakan bahwa provinsi tersebut memiliki keberagaman sosial yang tinggi. Salah satunya, suku yang terdiri lebih dari 32.
Meski demikan, kehidupan masyarakat di Benua Etam tetap bersatu dalam harmoni perbedaan suku, agama, dan latar belakang yang lain. Hingga akhrinya, Kaltim yang disebut “Indonesia Mini” menjadi rujukan bagi provinsi lain dalam merawat keberagaman.
“Keberhasilan masyarakat Kaltim dalam menerapkan prinsip hidup rukun dan toleransi menjadi cerminan keberhasilan negara dalam menyatukan perbedaan. Kita bersyukur sampai saat ini masih bisa hidup rukun, bertoleransi, bahkan menjadi contoh provinsi lain sehingga kita dijuluki Indonesia mini,” jelas Eko.
Dengan demikian, ia menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan di tengah perbedaan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. la mengungkapkan bahwa masyarakat Kaltim berhasil hidup bersama dengan menghargai perbedaan suku, agama, latar belakang dan tempat tinggal.
“Ini sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan utama dalam mempersatukan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
