Jakarta, infosatu.co – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perumahan Rakyat Kongres II Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) bertema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Tanpa Backlog Perumahan”. Seminar digelar di Ballroom The Raffles Hotel Ciputra World Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).
Pj Gubernur Akmal Malik menjelaskan salah satu yang masih menjadi urusan wajib adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
Menurut Akmal, kerja-kerja ini memerlukan sinergi pemerintah baik pusat maupun daerah. Sinergi yang baik akan menciptakan kinerja yang lebih baik di bidang perumahan rakyat dan permukiman, sehingga pada akhirnya akan membahagiakan masyarakat yang membutuhkan.
Namun diakui Akmal, persoalan yang masih terjadi hingga saat ini adalah belum terjadi sinkronisasi data antara pusat dan daerah.
Terkadang masih terjadi perbedaan persepsi terkait dengan selisih kebutuhan antara Kementerian PUPR dengan Badan Pusat Statistik (BPS), begitu juga dengan data daerah.
Misal untuk pembangunan rumah layak huni (RLH) Kementerian PUPR Pera lebih berbasis kepada program. Sementara BPS berbasis jumlah penduduk. Hal ini makin diperparah lagi karena daerah juga belum memiliki data yang akurat tentang jumlah RLH yang seharusnya dibangun untuk masyarakat.
“Ini yang sekarang sedang kami petakan. Ke depan, minimal di masa tugas saya sebagai Pj Gubernur Kaltim, paling tidak kita sudah bisa siapkan semua data presisi, sehingga perencanaan pembangunan ke depan akan lebih tepat sasaran,” tegas Akmal Malik.
Kesesuaian data ini akan sangat penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah. Semestinya, kata Akmal, daerah tidak justru menunggu atau mencari data-data itu ke pusat. Sebab kondisi nyata sejatinya berada di daerah.
Daerah sudah seharusnya melakukan pemetaan data presisi secara akurat dan dilaporkan ke pemerintah pusat sehingga semua bisa berjalan bersesuaian dengan kondisi nyata di daerah.
“Saya berharap beberapa waktu ke depan, daerah sudah memiliki data akurat terkait dengan gambaran kebutuhan rumah-rumah layak huni di Kaltim,” tambah Akmal.
Kehadiran data-data presisi ini kelak juga akan sangat membantu para pengembang untuk bekerja secara kolaboratif dan tidak parsial.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga berharap ke depan tidak ada lagi persoalan ego sektoral yang berpotensi menghambat kerja besar untuk pembangunan rumah layak huni ini.
“Saya selalu mengatakan sebagai Dirjen Otda, dominasi sektoral yang tinggi sering kali menyebabkan permasalahan di ranah penyelenggara, khususnya di wilayah pemerintah daerah,” ungkap Akmal.
Seminar juga dihadiri Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Ketua Penyelenggara Kongres Himperra H Ari Tri Priyono dan Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja.
