Samarinda, infosatu.co – Prosesi wisuda tingkat TK hingga SMA menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Pasalnya sebagian besar orang tua menilai ini memberatkan mereka.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan terkait permasalahan kegiatan pelepasan peserta didik merupakan bentuk seremonial yang dapat memberikan rasa happy atau tidak bagi orang tua siswa.
Sri Puji Astuti pada prinsipnya menegaskan bahwa dirinya menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat. Sebutnya keputusan wisuda anak usia sekolah itu harus berangkat dari kesepakatan dan tidak memberatkan orang tua siswa.
“Semua itu harus dirembukkan dan dimusyawarahkan oleh setiap unsur di sekolah terutama masyarakat atau orang tua siswa,” ungkapnya di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Selasa (20/6/2023).
Politikus Partai Demokrat itu pun mengusulkan agar pihak sekolah dan komite sekolah melakukan diskusi terlebih dahulu bersama orang tua siswa atau wali murid dalam menentukan kegiatan-kegiatan bersama di sekolah.
“Misal kalau mayoritas orang tua siswa setuju dan suka untuk diadakan wisuda, tapi ada beberapa orang tua yang tidak mampu itu harus dicari jalan keluarnya. Apakah ada subsidi dari yang mampu kepada mereka yang tidak mampu,” terangnya.
Menurutnya perlu adanya keputusan bersama dan tidak boleh ada yang dirugikan atau diberatkan. Selain itu di lembaga satuan pendidikan tersebut selanjutnya harus dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda hingga mendapatkan persetujuan wali kota.
Disinggung terkait perlindungan siswa yang kurang mampu dan keberatan dari tekanan untuk ikut wisuda anak usia sekolah, Puji menekankan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota termasuk pihaknya untuk mengawasi sekolah.
“Tentu peran kita dalam pengawasan, jika banyak masyarakat yang komplain tentu kami lebih kepada masyarakat. Keberpihakan kami dan keputusan kami itu berdasarkan masyarakat,” pungkasnya.
