Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menolak surat yang disampaikan Mahkamah Partai.
“Surat yang disampaikan itu bukan karena saya katakan tidak sah, walau saya bukan sarjana hukum malah justru surat itu sah. Dan saya tidak pernah menolak surat yang disampaikan,” ungkapnya di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, Senin (13/9/2021).
Politikus Golkar ini mengingatkan bahwa jabatan hanyalah amanat. Namun dirinya sebagai keluarga besar Partai Golkar juga punya hak tertentu untuk dihargai dan menyampaikan suatu hal.
“Tolong lah 11 Anggota Fraksi DPRD Kaltim ini saling menghargai satu sama lain. Saya punya hak pribadi sebagai keluarga Golkar untuk menyampaikan sesuatu,” jelasnya.
Mantan Bupati Berau itu menegaskan, bukan maksud dirinya tidak menerima kenyataan jika Partai Golkar menginginkan pergantian Ketua DPRD Kaltim dari dirinya ke Hasanuddin Mas’ud. Hanya saja, ia ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar ini untuk rakyat dan dari rakyat.
Artinya ujar Makmur, Mahkamah Partai Golkar itu terbentuk untuk dihargai juga. Jadi bukan karena dirinya tidak loyal, namun itu disebabkan proses hukum yang sudah ditempuh.
“Saya mohon maaf, bukan saya tidak loyal, kan bisa lihat selama ini saya bagaimana. Bukan saya tidak menerima kenyataan, saya enggan mengemukakan sesuatu, karena bagaimana pun ini tentang diri saya sendiri. Jadi bukan saya tidak loyal, insyaallah saya loyal. Tapi proses hukum dan sebagainya sudah saya tempuh,” ujarnya.
Ia membenarkan bahwa pergantian pimpinan DPRD itu merupakan hak pimpinan dewan partai. Makmur mengaku jika ia sangat paham dan mengerti hal itu.
“Maka dari itu, saya melakukan sesuatu untuk menjaga marwah partai. Saya hargai surat itu sah, karena jika tidak sah maka saya tidak ke Mahkamah Partai Golkar. Silakan menyurat pada pimpinan, saya ingatkan persoalan hukum dalam lembaga ini. Lembaga negara yang dibentuk bukan seenaknya,” katanya. (editor: irfan)
