Samarinda, infosatu.co – Rencana kontroversial Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud untuk menyetop seluruh alokasi anggaran bagi media dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD menuai beberapa komentar.
Ditengah kekhawatiran perusahaan media atas penghapusan itu, sinyal menyejukkan datang dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, yang menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan internal.
Keputusan penghentian dukungan anggaran kepada media disebut-sebut muncul dalam rapat pimpinan DPRD Kaltim yang dihadiri Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan Ketua Badan.
Berdasarkan dari beberapa sumber yang dihimpun, menyebut bahwa permintaan itu datang langsung dari Gubernur Rudy Mas’ud, menyusul polemik yang dipicu oleh peristiwa viral melibatkan ajudan pimpinan Gedung Gajah Mada.
Dugaan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Fuad, yang menilai keputusan tersebut sarat muatan politis.
Meski demikian, Ekti menegaskan bahwa belum ada keputusan final.
“Masih dibahas, nanti dalam proses akan kita sampaikan. Masih di dalam pembahasan, belum final,” ujarnya menjelaskan situasi yang menjadi pertanyaan banyak pihak, Jumat, 25 Juli 2025.
Ia juga meminta wartawan untuk terus memantau dan menanyakan perkembangan proses legislasi ini.
Lebih lanjut, Ekti menyampaikan pentingnya peran media sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya tidak pernah jauh dari media. Karena salah satu proses yang menyampaikan kegiatan kita kepada masyarakat itu media,” ujarnya.
Ia menekankan, dukungan terhadap media bukan hanya soal anggaran, melainkan juga pengakuan terhadap peran strategis media dalam pembangunan daerah.
Ekti, yang pernah memimpin KNPI dan KONI, mengaku selalu menjadikan media sebagai mitra kerja dalam mengomunikasikan program kepada publik.
Dalam nada yang lebih santai namun bernas, ia mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap harmonis.
“Jangan menjatuhkan musuh Pak ya? Jangan lah, nanti kita dipukul. Enggak lah aman ya,” gurau antara salah satu jurnalis bersama Ekti Immanuel.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Rudy Mas’ud terkait alasan di balik usulan penghentian anggaran media tersebut.
Namun, DPRD Kaltim berjanji akan menelaah secara menyeluruh semua pertimbangan dan melakukan dialog terbuka dengan insan pers untuk mencapai titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.
