Bontang, infosatu.co – Perjanjian kerja sama pengadaan minyak goreng kemasan antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Energi Unggul Persada (EUP) belum menemui kata sepakat.
Hal itu terungkap dalam rapat bersama Komisi II DPRD Bontang dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Bontang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang di Gedung DPRD Bontang Jalan Moh Rom, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (22/2/2022).
Diketahui bahwa PT EUP menyatakan siap menyediakan sebanyak 5 persen dari keseluruhan hasil produksi minyak goreng untuk membantu UMKM lokal. Namun hingga saat ini belum terealisasikan.
Kepala DKUKMP Bontang Kamilan menyatakan bahwa janji itu ibarat jauh api dari panggang. Tidak hanya itu bahkan pertemuan terakhir PT EUP masih belum menemui kesepakatan.
“Ini yang lagi kita pastikan kedudukan bantuan itu nanti seperti apa. Apakah 5 persen itu yang siap digelontorkan PT EUP untuk membantu mengintervensi pasar atau bagaimana,” ucapnya.
Menurutnya, permintaan pihak perusahaan juga dirasa sulit untuk dipenuhi. Pihak pemkot diminta untuk menyediakan segala sarana dan prasarana, seperti tangki untuk menampung minyak tersebut. Serta menyiapkan segala perizinan bagi UMKM.
“Jujur saja UKM kita saat ini belum ada yang mampu untuk memenuhi persyaratan itu,” terangnya
Sementara itu, Koordinator Perizinan DPMPTSP Bontang Febtri Manik mengatakan pihaknya siap mendampingi dan memfasilitasi para UKM yang hendak mengurus segala perizinan sebagai syarat kerja sama perjanjian minyak goreng.
“Kalau kami sejatinya hanya menunggu saja, kami siap untuk mendampingi pengurusan segala perizinannya,” pungkasnya. (Editor: Dani)
