Samarinda, infosatu.co– Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Amr bin Reda Al Maddah mengumumkan bakal menurunkan harga biaya haji tahun 2023 hingga 30 persen. Namun di Indonesia justru sebaliknya. Alih-alih ikut menurunkan biaya haji, pemerintah justru merencanakan kenaikan biaya ibadah haji menjadi Rp69,2 juta.
Hal itu pun menjadi sorotan masyarakat Indonesia termasuk Ketua Komisi ll DPRD Kaltim Nidya Listiyono.
Kata politikus Partai Golkar itu, seharusnya pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyinkronkan harga biaya haji secara terbuka terlebih dahulu.
“Kalau kemudian ada kenaikan-kenaikan pemerintah harus terbuka, apa saja kenaikannya. Semisal variabel-variabel biayanya apa saja, dana-dana tetap seperti ongkos pesawat, hotel dan lain-lainnya,” ungkap Nidya di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (24/1/2023).
Menurut Nidya, pemerintah seharusnya terbuka dan transparan terkait biaya haji, sehingga masyarakat akan mengetahui secara rinci penetapan harga yang sudah ditentukan.
“Bukan masalah dinaikkan atau diturunkan, tetapi menyesuaikan harga yang hari ini berlaku. Kalau bisa diturunkan kenapa tidak gitu kan,” terangnya.
Lebih jauh, secara pribadi Nidya menolak kenaikan biaya haji tersebut. Dirinya justru berharap agar harga kenaikan haji lebih baik diturunkan lantaran juga daftar tunggu bahkan bertahun-tahun.
“Kalau bicara menolak, kita tolak. Kalau bisa kuota dinaikkan dan biaya diturunkan” pungkasnya.
