Samarinda, infosatu.co – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyoroti praktik juru parkir (jukir) yang dianggap sebagai penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sejumlah ruas jalan masih ‘dikuasai’ jukir liar yang mengakibatkan potensi penyerapan PAD dari sektor tersebut tidak maksimal.
“Saya sering melihat ada yang menggunakan rompi Dishub Samarinda, apakah itu memang binaan atau bagaimana? Harus jelas berapa pemasukannya bagi Pemkot Samarinda,” katanya, Rabu (17/4/2024).
Dengan temuan itu, Deni mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda lebih tegas mengawasi jukir di tepi jalan umum dan sejumlah wilayah yang lain. Kemudian, diharapkan adanya penertiban para jukir liar.
“Jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas, maka risiko kebocoran PAD akan terus berlanjut,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyoroti isu tentang masih banyaknya mal dan rumah sakit yang tidak memiliki izin pengelolaan parkir.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, kondisi ini dikarenakan pengelolaan parkir di fasilitas publik itu diserahkan kepada pihak ketiga tanpa izin dari Pemkot Samarinda.
“Saya meminta koordinasi antar OPD harus berjalan, sehingga dapat disesuaikan dengan standarisasinya,” tutupnya.
