Samarinda, infosatu.co – Isu pemotongan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas telah beredar beberapa waktu terakhir. Informasi itu sontak menjadi sorotan dan memicu kekhawatiran di kalangan penerima beasiswa.
Sebab, beasiswa tersebut telah lama menjadi penopang biaya pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di provinsi tersebut.
Merespon hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud secara tegas membantah rumor pemotongan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas.
“Penganggaran di DPRD dilakukan melalui proses yang jelas dan terbuka. Tuduhan adanya aliran keuntungan fisik sebesar 10 persen yang mengaitkan DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak berdasar,” katanya, Selasa (5/11/2024).
Politikus Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan Kota Balikpapan ini menjelaskan bahwa DPRD berperan mengawasi dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sementara, pihak eksekutif bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut.
“Dinas Pendidikan yang sepenuhnya mengelola anggaran beasiswa dan setelah anggaran disahkan, eksekutif memiliki kendali penuh,” tegasnya.
Menanggapi isu mengenai keuntungan dari proyek pokok pikiran (pokir) yang diduga melibatkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan untuk mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim.
“Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling kompeten untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar dapat merusak reputasi institusi pemerintah dan memiliki konsekuensi hukum.
Ia meminta masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan anggaran pemerintah berlangsung dengan sangat transparan. Setelah disetujui oleh DPRD, anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Anggapan bahwa DPRD terlibat dalam implementasi anggaran adalah kesalahpahaman,” pungkasnya.
