Samarinda, infosatu.co — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan serta percepatan digitalisasi keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Seno saat memberikan sambutan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Merajut Sinergi dalam Stabilisasi Harga serta Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur yang Berkelanjutan”.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Kamis 18 Desember 2025 tersebut sebagai forum strategis yang memiliki peran penting dalam merespons potensi tekanan inflasi ke depan, khususnya menjelang akhir tahun.
“Forum ini sangat strategis karena membahas potensi inflasi ke depan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan inflasi di akhir tahun akan mengalami peningkatan,” ujarnya.
Ia menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan Kalimantan Timur saat ini, khususnya dalam menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diproyeksikan akan mendatangkan banyak pendatang baru dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Tentu saja ini menjadi tantangan kita bersama, karena akan ada peningkatan kebutuhan barang dan jasa seiring masuknya pendatang baru yang bekerja di kawasan IKN,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Seno menekankan pentingnya memperluas digitalisasi keuangan daerah.
Menurutnya, meskipun sebagian daerah telah menerapkan sistem digital, upaya tersebut masih harus ditingkatkan secara menyeluruh.
“Digitalisasi keuangan daerah perlu terus diperbanyak. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,” tegasnya.
Seno juga mengapresiasi kinerja TPID dan TP2DD dalam menjaga inflasi Kalimantan Timur.
Ia menyebutkan bahwa inflasi Kalimantan Timur per November 2025 secara year-on-year tercatat sebesar 2,28 persen, sementara secara year-to-date berada di angka 1,96 persen.
“Ini merupakan prestasi yang membanggakan karena kita bisa bersama-sama menjaga inflasi tetap terkendali, dan berada di bawah angka nasional” ujarnya.
Namun demikian, Seno mengingatkan adanya potensi kenaikan inflasi pada Desember 2025 yang diproyeksikan bisa mencapai 0,6 persen.
Menurutnya, antisipasi dan intervensi perlu diperkuat agar lonjakan inflasi dapat ditekan.
Lebih lanjut, Seno mengingatkan bahwa komoditas penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari beras dan cabai. Komoditas cabai disebut hampir selalu menjadi pemicu inflasi di Kalimantan Timur.
“Cabai ini memang hampir setiap tahun menjadi penyumbang inflasi, sehingga harus menjadi perhatian serius kita bersama,” terangnya.
Untuk komoditas beras, ia menyampaikan adanya tren positif produksi pangan di Kalimantan Timur yang kini mendekati 160 ton.
Ia juga mengapresiasi Perum Bulog yang telah menyerap hasil panen petani sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berterima kasih kepada Bulog yang terus menyerap beras petani. Stok beras kita saya kira cukup hingga akhir tahun ini,” ungkapnya.
Ia berharap tidak terjadi kelangkaan beras di Kalimantan Timur meskipun tetap harus waspada terhadap dinamika pasar.
Ia menegaskan bahwa stabilisasi pasokan dan distribusi pangan juga menjadi faktor penting, mengingat Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, khususnya sayur-sayuran.
“Kita harus memastikan tidak ada keterlambatan logistik yang masuk ke Kalimantan Timur,” tuturnya.
Selain itu, koordinasi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota diminta terus diperkuat dengan melibatkan OPD, BPS, pelaku usaha, distributor, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Terkait percepatan dan perluasan TP2DD, Seno menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah harus terus ditingkatkan.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa implementasi TP2DD harus memberikan dampak nyata, tidak sekadar administratif.
“Digitalisasi harus berdampak langsung pada transparansi, akuntabilitas keuangan daerah, efektivitas belanja, dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Melalui High Level Meeting ini, Seno berharap seluruh kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
