Jakarta, infosatu.co – Pemerintah meluncurkan pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batu bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk komoditas timah dan nikel. Sistem ini sebelumnya sudah diterapkan pada komoditas batu bara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, SIMBARA telah mendeteksi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Sejak diluncurkannya SIMBARA, pemerintah telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar dan penghindaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan NTPN lokal yang digunakan ekspor,” jelasnya saat peluncuran SIMBARA tersebut yang dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (22/7/2024).
Arifin berharap keberadaan SIMBARA akan membawa indikasi yang signifikan bagi stakeholder serta industri pertambangan dalam tingkat kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas.
“Dengan pemanfaatan SIMBARA, diharapkan dapat memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan efektivitas pengawasan bersama antar kementerian/lembaga,” ia berharap.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adanya aplikasi SIMBARA mampu meminimalisasi tindakan korupsi.
“Sistem yang juga merupakan bagian dari tindakan pencegahan korupsi ini karena KPK terlibat dalam pembuatannya. Ini merupakan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
“Saya percaya yang kita lakukan bersama ini maka efisiensi di negeri ini akan lebih tinggi, korupsi dibuat menjadi tidak bisa karena Anda “deal” dengan mesin dan bukan dengan manusia yang bisa bernegosiasi,” lanjutnya.
Sistem ini juga akan mendisiplinkan lingkungan pekerja tanpa memandang jabatan dan institusi manapun.
“Sistem ini akan berdampak kepada lingkungan, kepada pekerja karena kalau dia bekerja di-icomply terhadap sistem yang berlaku maka otomatis block oleh Bea Cukai dia tidak bisa ekspor siapapun dia,“ tegas Luhut.
“Mau pakai baju kuning, merah, hitam, mau tentara polisi yang menjadi bekingan tidak bisa. Sistem ini akan mendisiplinkan kita semua,” tambahnya.
