Samarinda, infosatu.co – Kalangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyikapi fenomena antrean panjang kendaraan bermotor (ranmor) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang masih meresahkan masyarakat.
Langkah yang dijalankan, Komisi II DPRD Kaltim telah menggelar pertemuan dengan pihak PT Pertamina. Tujuannya, membahas persoalan-persoalan terkait dengan antrean kendaraan bermotor saat mengisi BBM di SPBU.
Berdasarkan hasil pertemuan itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan bahwa pihak Pertamina menginformasikan tentang ketersediaan BBM di Benua Etam yang terbilang aman. Hanya saja ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan antrean yang berkepanjangan dan lain sebagainya.
“Ada aturan-aturan daerah yang mungkin perlu disinkronkan dengan kebijakan Pertamina, supaya nantinya pengisian BBM di SPBU tidak menjadi macet,” ungkapnya, Minggu (17/12/2023).
Politikus Partai Golkar itu juga meminta pihak Pertamina bekerja sama dengan penegak hukum untuk melakukan kontrol atau monitoring terhadap pihak di SPBU yang dimungkinkan ‘bermain’ atau nakal.
“Yang nakal itu bukan SPBU-nya, tapi kadang-kadang ada oknum yang di dalamnya itu yang dikhawatirkan melayani penimbunan dan sebagainya,” jelasnya.
Menurut Nidya, dalam pengawasan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah. Namun, masyarakat diharapkan ikut campur tangan dalam pemantauan secara bersama-sama.
“Ini yang perlu kita awasi bersama dan kita meminta kepada masyarakat juga untuk saling mengawasi. Tentu Pertamina dan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, pasti harus ada bantuan dari masyarakat. Jadi masyarakat tolong diinformasikan apa yang terkendala,” tandasnya.
