Samarinda, infosatu.co – Seorang santri senior di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kota Samarinda memukul juniornya hingga tewas. Kejadian tersebut pun sontak viral dan menuai beberapa kritikan dari masyarakat maupun pemerintah.
Salah satunya Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti. Ia mengatakan terkait persoalan tersebut perlu adanya peningkatan implementasi pengawasan terhadap pesantren.
Pasalnya menurut Puji, regulasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hingga pada Kementerian Agama (Kemenag) aturan telah ditetapkan. Namun proses bagaimana mengimplementasikannya di dunia pendidikan yang dinilai masih kurang.
“Implementasinya ini yang harus ditingkatkan. Ini yang harusnya kita sosialisasi bagaimana sebenarnya hak dan perlindungan terhadap anak,” ungkapnya di Sekretariat DPRD Samarinda, Kamis (2/3/2023).
Politikus Demokrat itu menilai pengawasan akan berjalan secara maksimal jika komunikasi antara pemerintah kota dengan Kemenag, sebab komunikasi pengawasan bukan hanya dilakukan oleh internal sebuah pondok pesantren melainkan juga ada campur tangan dari pihak luar.
“Saya melihat ada kesenjangan karena pendidikan di pesantren dan pendidikan umum ini mulai regulasi sampai kebijakan agak tidak sinkronisasi,” tuturnya.
Sehingga dengan demikian, sinergitas dan komunikasi pemerintah kota, provinsi dan juga kementerian serta masyarakat pun perlu menjadi corong bagi pondok pesantren.
“Jadi masyarakat juga bisa mengawasi. Itulah kenapa kami berbicara Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga karena ini termasuk bagaimana dari fungsi keluarga terhadap perkembangan anak. Makanya penting sekali raperda itu,” tutup Puji.
