Bontang, infosatu.co – Realisasi pencapaian bantuan sosial (Bansos) tahun 2022 hanya mencapai 53,33 persen. Hal itupun menjadi pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bontang, Abdul Malik.
Ia mempertanyakan apakah Bansos tidak memiliki penerima lantaran realisasinya hanya setengah dari perkiraan.
“Pencapaiannya kok cuma segitu, ini kendalanya dimana gitu,” ungkap Abdul Malik di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (5/6/2023).
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Bontang pun menilai bahwa jika mengalami kendala pada bagian administrasi, Pemerintah Kota Bontang khususnya yang membidangi persoalan Bansos seharusnya sudah melakukan koordinasi hal-hal apa saja yang menjadi hambatan.
“Kurangnya serapan ini kan akhirnya berdampak kepada masyarakat. Masyarakat kita yang rugi mestinya dana itu terserap untuk masyarakat tapi ini kenapa tidak terserap,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bontang Najirah mengatakan pencapaian realisasi bansos hanya mencapai 53,33 persen tersebut lantaran ada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan yakni Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
Untuk Dinsos-PM belanja Bansos, yaitu BLT BBM dari periode Oktober, November, dan Desember sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/2316/IJ 2022.
“Dialokasikan pada belanja Bansos berupa BLT Rp4,681 miliar, terealisasi Rp2,765 miliar atau setara dengan 56,87 persen,” terangnya.
Sementara itu pada Dinas Perkimtan, alokasi Bansos pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.
“Tidak terealisasi disebabkan tidak terjadi bencana,” urai Najirah.
