Penulis Asih Editor lrfan
Balikpapan, infosatu.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, akan melelang ulang logistik bekas Pemilu 2019. Pelaksanaan lelang pertama pada 27 Januari 2020 lalu gagal, karena sepi peminat.
“Kami sudah umumkan di media cetak sejak tanggal 20 Januari, namun pada saat pelaksanaan lelang tanggal 27 Januari, tidak ada satupun peminat,” kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Drs. Syabrani, Kamis(05/03/2020).
Menurutnya, sepinya peserta lelang karena tingginya harga yang ditawarkan, sehingga banyak pengusaha tidak tertarik. Pada dokumen 27 Januari 2019 tersebut, nilai lelang untuk logistik bekas Pemilu 2019 mencapai Rp 62 juta. Nilai ini mencakup logistik kertas suara dan amplop dokumen pemilu yang mencapai 51 ton, dengan nilai lelang Rp1.200 per kilogram.
“Harganya ketinggian, di beberapa daerah kita cek Rp 500 saja per kilogram,” jelasnya.
Alex sapaannya, menjelaskan untuk menindaklanjuti, pihaknya telah mengajukan permohonan ke Sekretaris Jenderal KPU Pusat, agar dijadwalkan pelaksanaan lelang ulang terhadap logistik bekas Pemilu 2019 yang gagal dilelang.
KPU Kota Balikpapan mengajukan agar nilai lelang yang telah ditetapkan pada pelaksanaan lelang yang pertama diturunkan menjadi Rp 700 per kilogram agar menarik masyarakat untuk mengajukan penawaran lelang.
“Kita ajukan permohonan ke Sekjen KPU Pusat, agar dijadwalkan lelang ulang termasuk meminta agar harga yang ada diturunkan. Karena memang waktu kami melakukan survei untuk menentukan harga dalam dokumen lelang harganya lagi naik, dan ketika dilelang malah tidak ada peminat,” tuturnya.
Ia, menjelaskan apabila kembali sepi peminat pihaknya akan kembali melelang ulang logistik bekas Pemilu hingga tiga kali. Apabila hingga lelang yang ketiga masih tidak ada yang mengajukan penawaran maka logistik yang ada akan dimusnahkan.
Lanjutnya, seluruh hasil yang diperoleh dalam proses pelelangan terhadap logistik bekas Pemilu 2019 sepenuhnya akan disetorkan sebagai pemasukan negara.
“Kalau jadi dilelang, seluruhnya hasilnya akan menjadi pemasukan negara bukan pajak yang diperoleh dari hasil pelelangan,” ujarnya.
