Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jalan poros Dondang Muara Jawa yang hampir putus. Menurut Seno, rusaknya jalan diduga akibat dilalui truk pengangkut batu bara ilegal.
Menurut Sekjen DPD Partai Gerindra Kaltim itu, jalan tersebut telah diperbaiki dengan menggunakan APBD yang tidak sedikit.
“Kami mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan poros ini demi kepentingan masyarakat Kukar khususnya, dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya,” ungkap Seno Aji kepada MSI Group, Jumat (2/6/2023).
Seno Aji mendesak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim dan Dinas Perhubungan Kaltim untuk segera menyelidiki penggunaan jalan ini yang diduga digunakan untuk hauling (mengangkut) tambang ilegal.
“Masalah pertama yang perlu ditelusuri adalah kualitas pemadatan dan turap jalan, apakah sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Kami minta Dinas PUPR dan Dinas perhubungan untuk segera menyelidiki penyebab rusaknya jalan ini,” tegasnya.
“Namun, sangat disayangkan bahwa jalan yang telah diperbaiki dengan biaya yang tidak sedikit tersebut dengan mudah rusak kembali,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Seno Aji menegaskan bahwa tugas dan fungsi pengawasan akan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pihak terkait yang terlibat dalam perbaikan dan penggunaan jalan poros ini akan segera dipanggil untuk dimintai penjelasan.
“Seharusnya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga, yakni perusahaan batu bara,” tegasnya.
Penyelidikan yang komprehensif dan transparan harus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan penggunaan jalan poros Dondang Muara Jawa sebagai jalur pengangkutan batu bara ilegal.
Tindakan tegas juga harus diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, langkah-langkah pencegahan perlu ditingkatkan agar jalan poros ini tidak lagi dimanfaatkan secara illegal dan perbaikan yang dilakukan benar-benar berkesinambungan.
Menurutnya, keberlanjutan aksesibilitas jalan akan berdampak positif pada mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pihak swasta sangat diperlukan guna menjaga kualitas infrastruktur jalan yang telah diperbaiki.
“Dalam waktu dekat, kami akan lakukan tugas fungsi pengawasan dan akan segera panggil pihak-pihak terkait,” tandasnya.
