Samarinda, infosatu.co – Kutai Kartanegara (Kukar) dan Samarinda menjadi kabupaten/kota di Kaltim yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi. Hal ini pun menarik perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Pasalnya, tingkat perkawinan anak di Kaltim selama dua tahun ini naik secara signifikan. Di mana, Kukar di posisi pertama sebanyak 268 anak. Kemudian, untuk posisi kedua terjadi di Kota Samarinda sebanyak 194 anak.
Seno Aji dari daerah pemilihan (Dapil) Kukar mengaku prihatin dan ini perlu didiskusikan apa penyebab yang menjadi latar belakang pernikahan dini tersebut.
“Ada kemungkinan si orang tua sudah tidak sanggup lagi dikarenakan pandemi Covid-19 ini. Sehingga putra atau putrinya dinikahkan secara dini, itu terjadi juga karena masalah ekonomi,” ungkapnya di Ruang Kerjanya Lantai 2 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021).
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa perihal ini perlu didiskusikan secara komprehensif dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terutama dan pemerintah kabupaten.
“Supaya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dini ini yang pertama tidak baik untuk pertumbuhan fisik dari si anak tersebut,” kata politikus Gerindra itu.
Selanjutnya menurut Seno, apabila mereka sudah berumah tangga dan memiliki keturunan, maka dengan tidak adanya dukungan ekonomi yang cukup akan memperparah kehidupan mereka.
“Ini memang perlu adanya sosialisasi ke masyarakat, nanti kita bentuk sosialisasinya. Kita akan coba diskusikan, kemungkinan melalui reses juga dapat kita sampaikan karena itu menjadi saluran ke masyarakat,” jelas Seno.
Intinya, langkah yang akan diambil adalah melakukan sosialisasi untuk menurunkan tingkat pernikahan dini agar selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Sementara itu di tempat yang sama, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun menanggapi persoalan pernikahan dini di Kota Samarinda. Mantan Wakil DPRD Kaltim ini menegaskan bahwa permasalahan ini butuh keterlibatan semua pihak.
“Kita butuh keterlibatan semua pihak dari aktivis, pemerintah, pemuka agama, akademisi, para pekerja sosial, aktivis sosial dan lainnya,” tegas Andi Harun.
Keterlibatan mereka ini tidak lain untuk memberikan edukasi, sebab tanpa partisipasi luas itu tidak akan bisa menekan angka pernikahan dini di Kaltim khususnya Samarinda.
“Tapi kalau kita bergerak bersama dan partisipasi menjadi luas, pasti akan ada efek positif dari upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pernikahan dini itu. Kita akan terus menggeber sosialisasi,” terangnya. (editor: irfan)
