Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyatakan bahwa pihaknya memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Dalam sisa waktu tersebut, pihak DPRD terlebih dulu akan melakukan sosialisasi untuk menyempurnakan raperda tersebut. Sosialisasi ini dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga tokoh agama.
“Kami akan mensosialisasikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Samarinda, terutama yang berkaitan dengan mitra kerja kami seperti bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” kata Sri Puji belum lama ini.
“Kami ingin masyarakat bisa mengetahui permasalahan yang ada di Samarinda dan kami ingin mencari solusinya,” lanjutnya.
Ia lantas mengungkap beberapa permasalahan yang sering muncul ke permukaan biasanya hanya bagian hilirnya saja. Sementara, bagian hulu dari permasalahan tersebut, yakni terkait ketahanan keluarga, belum terselesaikan.
“Kami melihat permasalahan di Samarinda ini seperti tingginya angka KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual dan peningkatan kasus narkoba, hingga tingginya angka kemiskinan,” jelas Sri Puji.
“Nah, melihat itu semua, kami ingin keluarga memiliki ketahanan secara ekonomi, sosial budaya, bahkan secara keagamaan,” sambungnya.
Maka, lanjut Puji, penyusunan raperda ini akan mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kemudian, UU tentang Perkawinan, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga peraturan lainnya yang berkaitan erat dengan pembangunan ketahanan keluarga.
