Samarinda, infosatu.co – Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai menjadi kunci dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program APBD 2025 yang hingga pertengahan Mei baru terealisasi sebesar 9 persen.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menegaskan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program dan memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi anggaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui sesuai rapat di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 14 Mei 2025.
Dalam rapat yang dipimpin Sekda Kaltim Sri Wahyuni, berbagai kendala dibahas, seperti efisiensi anggaran, pergeseran kas, transisi sistem pengadaan, hingga belum rampungnya penandatanganan perjanjian kinerja oleh Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni mengingatkan bahwa proses pergeseran anggaran telah selesai dan tidak seharusnya dijadikan alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Ia juga menyoroti perhatian dari BPKP terkait dominasi belanja penunjang di beberapa OPD.
“Jangan sampai membelanjakan anggaran hanya untuk kegiatan aksesoris, sementara output-nya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Norhayati mengimbau seluruh OPD untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan DPRD agar hambatan yang ada dapat segera ditangani secara kolaboratif.
“Kami berharap komunikasi antara DPRD dan Pemprov terus ditingkatkan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama,” tutup Norhayati.
