Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain menilai alokasi 20 persen dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) belum cukup maksimal di daerah, termasuk Kota Tepian.
Sani menyatakan, salah satu penyebab permasalahan itu karena masih adanya pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan.
Dalam Pasal 80 PP tersebut diatur mengenai pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.
Berdasarkan aturan tersebut, Sani menyebutkan bahwa dana pendidikan masih digunakan untuk membayar gaji para pendidik atau guru.
“Jadi gini, 20 persen itu di luar dari gaji guru. Di seluruh Indonesia kalau mau dibongkar 20 persen itu ternyata sudah termasuk dengan gaji. Itu masalahnya, secara aturan itu tidak boleh,” jelas Sani belum lama ini.
Karena kondisi tersebut, Sani mengeluhkan persoalan dana pendidikan yang digunakan untuk membayar gaji. Seharusnya, dana pendidikan hanya digunakan untuk pembangunan atau perbaikan sekolah.
“Sekarang kalau kamu masuk sekolah atapnya jebol, kamu lulus atapnya ambruk dan tidak diperbaiki. Itu kan uangnya ke mana, habis untuk gaji,” ungkapnya.
Terlepas dari permasalahan tersebut, Sani juga menyoroti peningkatan kesejahteraan dan status guru yang merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan.
“Itu lebih utama dari bangunan. Karena ada sekolah bagus, tapi gurunya tidak sejahtera hancur sampai sekarang. Biar sekolah biasa saja di pinggir sawah tapi gurunya sejahtera, pasti jadi itu sekolah,” pungkasnya.
