Samarinda, infosatu.co – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha perahu tambangan di kawasan Dermaga Pasar Pagi mendatangi DPRD Kota Samarinda, Jumat (28/6/2024).
Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti. Mereka menyampaikan aspirasinya tentang rencana relokasi sebagai dampak dari lanjutan pembangunan Teras Samarinda segmen II di kawasan Dermaga Pasar Pagi.
Sebagian PKL dan pengusaha perahu tambangan meminta agar wakil rakyat mendesak pemerintah kota (Pemkot) Samarinda lebih dulu mencari solusi lain sebelum relokasi dilaksanakan.
Ketua Forum Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Samarinda Muhammad Hatta menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari pemkot tentang jadwal relokasi. Sebagian PKL, pengusaha perahu tambangan, pedagang buah telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
“Kami tidak menolak bahkan sangat mendukung, cuma kami minta solusi terbaik yaitu tempat relokasi yang terbaik untuk melakukan aktivitas kami,” katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan.
Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda juga telah menawarkan kawasan relokasi di daerah Harapan Baru, Samarinda Seberang. Namun, lokasinya dinyatakan Hatta tidak layak. Indikatornya, fasilitas yang ada berbahan kayu, tidak rata dan bergelombang.
Maka, risiko kecelakaan kerja cukup tinggi ketika digunakan para pelaku usaha perahu tambangan untuk beraktivitas.
“Saya mewakili buruh-buruh di situ, mengatakan tidak layak untuk ditempati bongkar muat karena ada risiko kecelakaan kerja. Apalagi bekerja di malam hari, pastinya kecelakaan kerjanya sangat parah.” jelas Hatta.
“Berat 120 kilogram dipikul sampai 400 meter bisa patah punggung kita, makanya kami tidak ingin di tempat itu. Sandar kapal pun tidak bisa karena pendangkalan parah di situ kayu banyak, kemudian dermaganya juga tidak ada,” lanjutnya.
Berdasarkan surat dari Pemkot Samarinda, para pengusaha kapal tambangan maupun pedagang buah harus mengosongkan hingga 1 Juli 2024 mendatang.
Apabila, memang keputusan tersebut tidak bisa ditunda, mau tidak mau pihaknya bersikeras untuk tidak pindah.
“Kalau nantinya dari Wali Kota tetap melakukan tindakan di tanggal 1, kami akan tetap mencoba bertahan. Tapi bukan arti kami melawan, tetapi beri kami solusi terdahulu biar bisa tetap hidup,” tegasnya.
Lebih jauh, pihaknya mengusulkan agar Dermaga milik PT Pelindo menjadi lokasi relokasi pihaknya.
Pihaknya menyarankan kepada Pemkot Samarinda untuk bisa mengkomunikasikan ke pihak Pelindo.
“Kalau maunya kami mungkin bisa ditempatkan di Pelindo karena kebetulan desain kapalnya juga memenuhi syarat di Pelindo. Makanya kami sarankan kepada pemerintah komunikasi dengan Pelindo,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan pengusaha kapal dan PKL Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak maupun menghalangi proyek Pemkot Samarinda. Tetapi, pihaknya hanya ingin ada solusi untuk kelanjutan nasib mereka.
“Harapan kami di sana bahwa silakan pemerintah mencarikan solusi dan kami akan pindah tidak akan menghalangi pembangunan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyatakan bahwa dalam hearing tersebut, dibuatlah notulen rekomendasi penundaan keputusan pengosongan Pelabuhan Pasar Pagi pada 1 Juli 2024.
“Dengan kesimpulan notulen menunda keputusan tanggal 1 Juli 2024 untuk pengosongan Pelabuhan Pasar Pagi sampai ditemukan solusi relokasi yang representatif. Mohon diketahui OPD-OPD terkait,” ujar Sri Puji.
Notulen tersebut ditandatangani oleh seluruh pedagang maupun pengusaha kapal tambangan yang hadir dan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda. Namun, penandatangan itu tidak dilakukan oleh seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir.
Bahkan, Kepala Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti menolak diwawancarai oleh wartawan usai hearing tersebut.
