Batam,infosatu.co – Tujuan besar suatu negara sangat sulit tercapai ataupun terwujud jika kasus korupsi masih saja berkeliaran dan merajalela di Indonesia.
Korupsi bukan hanya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Akan tetapi jauh dari itu, korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan uang maupun perekonomian negara. Bahkan jauh dari itu, korupsi merampas hak rakyat suatu negara.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjadi pemateri dalam dialog literasi anti korupsi di Batam Center, Sabtu (19/4/2022).
Firli mengatakan, terjadinya korupsi membuat kualitas pendidikan suatu negara menjadi rendah, kualitas layanan kesehatan juga menjadi rendah. Bahkan infrastruktur menjadi cepat rusak, kualitasnya rendah disebabkan tindakan korupsi.
“Sadisnya, korupsi itu merupakan musuh kita bersama di antara empat musuh bangsa. Musuh pertama bencana alam dan bencana non alam, kedua terorisme dan radikalisme, ketiga narkotika dan keempat korupsi,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu pun mengajak rekan JMSI yang hadir dan semua anak bangsa untuk merapatkan barisan serta membebaskan diri dari praktek korupsi. Sebab sesungguhnya lanjut Firli, banyak negara yang sulit mewujudkan tujuan karena seringnya terjadi korupsi.
“Pendek kata, bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi adalah kejahatan yang melawan kemanusiaan. Hari ini saya menyambut baik rekan-rekan yang bergabung dalam naungan JMSI. Tadi Pak Teguh Santosa mengatakan terkait peran media dan juga JMSI,” ucapnya.
Perlu diketahui bahwa salah satu pilar demokrasi adalah media, disamping sifat dan karakteristik demokrasi check and balance antar suatu kekuasaan.
“Kita mengenal adanya kekuasaan eksekutif, kita juga dihadapkan dengan kekuasaan legislatif, bahkan ada juga kekuasaan yudikatif. Tetapi yang paling penting juga adanya kekuasaan dari media itu sendiri,” tegasnya.
Awal reformasi tahun 1998, media diharapkan menjadi pilar demokrasi. Anak bangsa banyak yang berkreasi di dalam membangun media sebagai kontrol sosial sekaligus juga berperan sebagai check and balance terhadap program pemerintah.
“Karena itu saya menyambut baik atas tumbuh dan berkembangnya JMSI di Indonesia,” ujarnya.
