Samarinda, infosatu.co – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin buka suara tentang sarana prasana (sarpras) di sejumlah sekolah yang dinilai tidak memenuhi standar.
Menurutnya, peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) di lembaga pendidikan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Bahkan, ia menegaskan optimalisasi sarpras di setiap sekolah menjadi salah satu target kemajuan pembangunan.
Namun demikian, pemberian bantuan untuk proyek di sekolah dijalankan secara bergantian atau bertahap. Asli menegaskan, kebijakan ini diterapkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot Samarinda.
Adapun estimasi dana yang dibutuhkan sekitar Rp30 miliar hingga Rp35 miliar untuk SMP. Sedangkan untuk SD dana yang dibutuhkan sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
“Memang tidak semua sekolah bisa diperbaiki, karena anggarannya terbatas. Untuk SMP perkiraan biayanya sekitar Rp30 hingga Rp35 miliar, dan untuk SD sekitar Rp10 hingga Rp15 miliar,” kata Asli dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023, Jumat (26/4/2024).
“Jika semua sekolah direnovasi secara menyeluruh, maka biayanya akan sangat besar,” lanjutnya.
Dari total 48 SMP di Kota Samarinda, Asli melanjutkan, hanya sekitar 24 sekolah yang akan mendapat perhatian pembangunan. Adapun fokusnya pada renovasi tertentu seperti perbaikan toilet atau pengerasan jalan.
Tiga lembaga pendidikan tersebut yang mendapat perhatian Pemkot Samarinda adalah SMP 16 Terpadu, SMP 50 di Loa Bakung, dan SMP 5 Samarinda yang sebelumnya mengalami kebakaran. “Kami akan membangun dua lantai dengan tata letak yang baik,” ujarnya.
Begitu juga dengan SD, tidak semua akan mendapat perbaikan secara menyeluruh. “Pembangunan tidak mencakup semua sekolah dan tidak semua bagian dari sekolah akan diperbaiki. Misalnya, ada sekolah yang hanya memperbaiki toilet tanpa merenovasi seluruh bangunan,” kata Asli.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim mengungkapkan kekecewaannya tentang masih belum meratanya perbaikan sarpras di seluruh sekolah.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena program bantuan yang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk menunjang program belajar 12 tahun belum memenuhi standar.
