Samarinda, infosatu.co – Kebijakan pendidikan ala militer bagi siswa bermasalah yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungan atas konsep serupa jika diterapkan di Kalimantan Timur, meski saat ini program tersebut belum diberlakukan di provinsi tersebut.
Sarkowi menyebut sistem kedisiplinan yang diterapkan dalam lingkungan militer dapat membentuk karakter dan kebiasaan positif pada remaja yang sulit diatur.
“Saya setuju karena gini, saya termasuk agak menyenangi dan mendalami soal sosiologi,” katanya.
“Di kita itu seperti ada kecenderungan, kalau dipaksa itu baru dia akan mengikuti aturan,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Sarkowi menanggapi hal itu dalam wawancara di Gedung D DPRD Kaltim pada Rabu, 28 Mei 2025.
Ia mengaitkan pandangannya dengan pengalaman anak-anak yang ikut organisasi seperti Pramuka.
Menurutnya, anak-anak yang aktif di organisasi dengan sistem kedisiplinan tertentu cenderung lebih rapi dan tertib dalam perilaku sehari-hari.
Lebih lanjut, Sarkowi menilai pendidikan ala barak militer mampu menanamkan nilai-nilai positif secara berkelanjutan.
Rutinitas yang terstruktur seperti ketepatan waktu salat, cara makan, hingga kebiasaan olahraga dapat membentuk kepribadian dan budaya hidup yang baik.
“Begitu masuk di sana kan dididik. Itu salatnya diatur harus tepat waktu, duduk, cara makan, segala macam, kemudian harus olahraga, berdoa sebelum makan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan dalam pelaksanaan program jika kelak diterapkan di Kalimantan Timur.
Prosedur dan sasaran program harus ditetapkan secara rinci agar hasilnya terukur dan tidak menimbulkan kontroversi.
“Tentu dengan prosedur yang kita tentukan, dengan target-target yang ditentukan. Artinya outcome sama output-nya harus jelas. Menurut saya malah bagus itu,” tutup Sarkowi.
