Samarinda,Infosatu.co-Kinerja pemerintahan Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi masih terus menuai sorotan.
Anggota Fraksi Partai Golkar Sapto bahkan menyebut DPRD diperlakukan seperti stempel oleh gubernur dan jajarannya.
“Ini sudah masa akhir gubernur. Tapi kami masih seperti stempel. Ketika diperlukan baru dicari,” kata Sapto Setyo Pramono.
Anggapan seperti itu muncul lantaran begitu tidak harmonisnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Padahal kata politikus kelahiran Madiun itu, UU Pemerintah Daerah mengatur jelas bahwa pemerintah itu adalah gubernur (eksekutif) dan DPRD (legislatif).
Akibat ketidakharmonisan itu banyak target pembangunan yang tidak tercapai walaupun sudah dilakukan revisi perencanaan dan visi misi Kaltim Berdaulat.
“Bahkan masih ada target yang sangat jauh dari harapan capaiannya,” tegas politikus berlatar engineer itu.
Ia juga melihat rekomendasi dan berbagai catatan DPRD tidak dilakukan perubahan secara cepat. Dibiarkan mengalir begitu saja tanpa team work.
Misal, pembangunan insfratruktur terbengkalai hanya karena kesalahan nomenklatur.
“Itu kan kesalahan yang administratif saja. Dijadi-jadikan masalah. Harusnya dicarikan solusi,” sentil Sapto.
Ia juga mempertanyakan lambannya proses lelang, terutama untuk paket kegiatan dengan dana besar.
“Apakah ya ada proyek dengan dana besar, bulan Agustus belum dikerjakan. Pakai jin pun pekerjaan tidak akan selesai kalau begitu,” tandasnya.
Dirinya sangat mengerti soal kecepatan dan waktu pengerjaan proyek karena ia seorang engineer.
“Saya sampaikan seperti itu karena saya orang engineer. Saya paham,” akunya.
Jika APBD sudah disahkan posisi bulan 11 atau bulan 12, seharusnya bulan 1 atau 2 sudah bisa dilelang.
“Kalau kontrak lelang di bulan Juni, Juli, Agustus dengan nilai kontrak 50 miliar atau 60 miliar rupiah itu pasti tidak akan selesai. Nyata itu sudah. Tidak perlu diteruskan. Akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai,” sambung Sapto.
Anehnya, masalah ini terjadi bukan hanya tahun ini. Tapi sudah sejak tahun pertama Isran-Hadi. Dua tahun lalu disebutkan karena kekurangan sumber daya manusia, personel dan lain sebagainya.
Pertanyaan Sapto, mengapa dari tahun pertama tidak dilakukan pemenuhan kebutuhan itu. Padahal semua OPD berada di bawah kendali gubernur. Penguasaan dan penugasan ASN adalah wewenang gubernur. Seharusnya tidak ada alasan tidak bisa memenuhi target pembangunan.
“Itu selalu menjadi momok dan alibi terus. Tolong Pak Pj Sekda dicarikan solusi. Jangan sampai nanti berulang lagi. Ini baru soal konstruksi,” ucap Sapto.
