Samarinda, infosatu.co – Keberadaan anak jalanan (anjal) dan pengemis di berbagai titik Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) terutama di persimpangan jalan, kembali menjadi perhatian publik.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi penertiban sesaat oleh Satpol PP Kota Samarinda.
Menurut Samri, pendekatan saat ini terlalu bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Ia menyebut bahwa tidak tersedianya fasilitas penampungan, minimnya anggaran, dan ketiadaan personel khusus dari instansi terkait membuat penanganan anak jalanan tidak berjalan secara berkelanjutan.
“Penertiban itu hanya solusi sementara. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke mana? Kalau tak ada tempat, tak ada makanan, dan tak ada program pembinaan, maka mereka akan kembali ke jalan,” ungkap Samri Shaputra belum lama ini.
Ia menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam menyediakan sistem perlindungan sosial yang terstruktur.
Samri menegaskan bahwa negara harus hadir dengan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk menangani persoalan sosial ini secara manusiawi.
“Ini bukan sekadar soal ketertiban kota, tapi juga soal tanggung jawab kemanusiaan. Anak-anak ini butuh perlindungan dan pembinaan, bukan hanya diusir dari jalan,” lanjutnya.
Sebagai solusi jangka pendek, DPRD meminta Satpol PP tetap menempatkan petugas di lokasi-lokasi rawan.
Namun ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberi uang kepada anak jalanan demi mencegah eksploitasi.
“Pemerintah harus segera menyusun rencana aksi terpadu, melibatkan Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga lainnya untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang nyata,” tutup Samri.
