Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III Samri Shaputra menyoroti Pemkot Samarinda yang belum menyerahkan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Menurutnya, perubahan APBD 2023 dan APBD murni 2024 seharusnya juga sudah disampaikan dalam bulan Juni ini agar tidak terlalu mepet dengan waktu pembahasan.
“Selain itu perubahan APBD 2023 dan murni 2024. Harusnya disampaikan dalam bulan Juni ini. Biar tidak mepet-mepet,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/6/2023).
KUA dan PPAS merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara pemerintah kota atau kabupaten dengan DPRD. Dalam KUA, memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.
“Prioritas pembangunan dan alokasi anggaran untuk tahun 2024. Namun, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD,” ucapnya.
KUA dan PPAS merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penyusunan APBD. KUA memuat kebijakan umum yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, sedangkan PPAS berisi prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dalam proses pembahasan KUA PPAS ini, pemerintah kota berkoordinasi dengan DPRD untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan dialokasikan.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat,” tandasnya.
Namun, belum adanya penyerahan KUA PPAS tahun 2024 oleh Pemkot Samarinda kepada DPRD menimbulkan kekhawatiran. Samri Shaputra menyoroti keterlambatan ini dapat berdampak pada kelancaran pembangunan dan penggunaan anggaran di Kota Samarinda.
“Keterlambatan penyerahan KUA PPAS juga dapat mempengaruhi proses pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD. Padahal, APBD merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” tutupnya.
