Samarinda, infosatu.co – Pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2025 mencapai 91,01 persen dari target atau Rp5,02 triliun, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Timur.
Namun, di balik capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi justru melambat dan menjadi catatan penting dalam laporan kinerja pemerintah kota.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 di hadapan DPRD Kota Samarinda.
Laporan itu mencatat, capaian pendapatan daerah secara fiskal mencapai Rp5,02 triliun atau 91,01 persen dari target Rp5,51 triliun.
Pendapatan asli daerah terealisasi Rp1,138 triliun (94,62 persen), sementara pendapatan transfer Rp3,867 triliun (89,97 persen). Lain-lain pendapatan daerah bahkan tercatat terealisasi 100 persen.
Namun, serapan belanja belum sepenuhnya optimal. Dari total alokasi Rp5,8 triliun, realisasi belanja hanya 90,10 persen. Belanja operasi terserap 92,47 persen dan belanja modal 87,54 persen.
Sementara belanja tak terduga hanya terserap 37,22 persen—angka yang menunjukkan ruang respons terhadap kondisi mendesak belum maksimal.
Pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya hampir terserap penuh, yakni Rp284,299 miliar dari target Rp284,347 miliar.
Di luar keuangan, pemerintah memaparkan sejumlah indikator sosial. Jumlah penduduk meningkat menjadi 893.385 jiwa atau tumbuh 0,84 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kenaikan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda memang tepat diberi penghargaan sebagai kota layak huni,” ujar Andi Harun, Senin, 30 Maret 2026.
Angka kemiskinan turun dari 4,30 persen menjadi 3,45 persen, sementara tingkat pengangguran juga menurun dari 5,75 persen menjadi 5,31 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,53 dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur, bahkan melampaui angka nasional.
Meski begitu, catatan penting muncul pada pertumbuhan ekonomi. Setelah sempat mencapai 8,66 persen pada tahun sebelumnya, laju ekonomi justru melambat pada 2025.
Penurunan ini dipicu melemahnya sektor konstruksi, pertambangan, dan keuangan, sektor yang selama ini menjadi penopang utama.
“Dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan efisiensi telah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Pemerintah Kota Samarinda juga meraih berbagai penghargaan, termasuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menutup kekurangan yang masih ada.
“Kami menyadari masih banyak kelemahan, dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja ke depan,” tutup Andi Harun.
