Samarinda, infosatu.co – Di tengah mulai diterapkannya skema Work From Anywhere (WFA) di sejumlah daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda justru mengambil sikap berbeda.
Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) memilih dengan tetap mempertahankan pola kerja dari kantor atau Work From Office (WFO).
Kebijakan tersebut diambil karena Pemkot Samarinda menilai, kondisi daerah masih sangat memungkinkan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal.
Tanpa harus beralih ke sistem kerja fleksibel. Hal itu disampaian Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri.
Ia menegaskan hingga saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan WFA di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tepian.
Menurutnya, imbauan terkait WFA yang disampaikan pemerintah pusat tidak bersifat wajib, sehingga setiap daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Saya kira Samarinda masih mampu untuk melaksanakan kegiatan kerja yang biasanya, jadi belum perlu WFA,” ujarnya, Selasa 31 Maret 2026.
Ia menjelaskan, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kondisi geografis dan jarak tempuh ASN menuju tempat kerja yang relatif dekat dan terjangkau.
Hal tersebut membuat pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal meski seluruh pegawai bekerja dari kantor.
Dengan situasi tersebut, Pemkot Samarinda memastikan seluruh layanan pemerintahan tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
“Suratnya imbauan Presiden. Kalau mampu melaksanakan kita laksanakan, kalau tidak, tidak apa-apa,” tambahnya.
Meski memilih tetap dengan sistem kerja konvensional, Pemkot Samarinda tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi WFA di masa mendatang.
Namun, keputusan tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat.
Pemantauan terhadap perkembangan situasi juga akan terus dilakukan sebagai bahan evaluasi ke depan.
Di sisi lain, Saefuddin turut menanggapi langkah Pemprov Kaltim yang mulai menerapkan WFA sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan penggunaan listrik.
Ia menegaskan kondisi keuangan daerah Samarinda masih cukup kuat untuk menopang kebutuhan operasional kantor.
Sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan efisiensi melalui kebijakan tersebut.
“Samarinda masih sanggup membiayai (listrik dan lainnya). Kalau Pemprov (terapkan WFA) silakan saja, itu kebijakan Pak Gubernur,” tandasnya.
