Samarinda, infosatu.co – Rencana penerapan pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru di kampus menuai perdebatan publik.
Isu ini mengemuka setelah adanya rencana pelibatan TNI dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKKMB).
Hal ini kemudian memicu kekhawatiran sebagian pihak terkait potensi pelanggaran nilai demokrasi.
Sebagian kalangan menilai kehadiran TNI di lingkungan kampus berpotensi mengurangi kebebasan akademik dan menghidupkan kembali bayang-bayang militerisme.
Namun, pihak pendukung berpendapat bahwa materi wawasan kebangsaan justru penting untuk memperkuat rasa nasionalisme, terutama di tengah menurunnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan nilai-nilai persatuan bangsa.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa pemberian materi wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru adalah hal wajar, asalkan dilakukan dalam koridor yang tepat.
“Selama simbol-simbol itu tidak memberikan narasi yang mendegradasi nilai demokrasi, saya pikir wajar-wajar saja. Instrumen TNI memang salah satu tugasnya mempertahankan NKRI dan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan,” ujar Salehuddin, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, degradasi nilai kebangsaan memang sudah terlihat, sehingga penguatan rasa patriotisme melalui kegiatan pengenalan kampus menjadi relevan.
Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus dijalankan tanpa memaksakan agenda politik atau kepentingan tertentu yang bisa mencederai demokrasi.
“Kalau ada pengarahan untuk mengajak memilih pihak tertentu, itu jelas melanggar. Tapi kalau hanya memberikan informasi terkait wawasan kebangsaan, nilai patriotik, dan semangat persatuan, itu justru penting,” tegasnya.
Salehuddin juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, bahasa, dan agama, sehingga materi wawasan kebangsaan sangat relevan untuk memperkuat persatuan.
“Mahasiswa kita harus mengerti demokrasi dan kebangsaan seperti apa. Selama dilakukan secara proporsional, saya kira tidak ada masalah,” pungkasnya.
