Samarinda, infosatu.co – Persoalan keterlambatan insentif guru honorer swasta, kembali mencuat dan mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin.
Ia menyebut keterlambatan itu tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga berdampak langsung terhadap semangat dan kualitas kerja para pendidik.
“Insentif itu bagian dari pendapatan yang jelas memberikan kontribusi terhadap motivasi dan kinerja guru. Kalau ini terlambat, tentu bisa berdampak pada semangat mengajar,” ujar Salehuddin saat ditemui di Samarinda, Jumat, 23 Mei 2025.
Salehuddin menilai guru honorer, khususnya di sekolah swasta dan daerah pinggiran, telah menjadi ujung tombak dalam menjaga keberlangsungan pendidikan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa insentif yang menjadi hak para guru harus diberikan secara tepat waktu dan konsisten.
“Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov. Jangan sampai keterlambatan ini menimbulkan hambatan dalam proses belajar mengajar,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti soal insentif, ia juga menyinggung ketimpangan distribusi guru di Kaltim.
Salehuddin menyebut bahwa peta kebutuhan tenaga pendidik di provinsi ini masih menunjukkan kekurangan serius.
Jumlah guru yang terbatas ditambah insentif yang tak kunjung cair, menurutnya, adalah kombinasi yang membahayakan dunia pendidikan.
“Kalau bicara peta ketersediaan guru, kita memang masih kurang. Jumlah guru terbatas, tapi insentif pun tidak diperhatikan, ini bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, kualitas pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia.
Maka itu, selain menata ulang sistem pembayaran insentif, pemerintah daerah juga perlu merumuskan strategi jangka panjang agar rasio guru dan murid bisa seimbang di seluruh daerah.
“Kita perlu mengejar komposisi guru yang ideal sesuai jumlah murid. Ini harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada kualitas belajar mengajar,” kata politikus asal Partai Golkar itu.
Sebagai bentuk komitmen DPRD, Salehuddin menegaskan akan terus mendorong evaluasi sistem penyaluran insentif dan menagih akuntabilitas mitra kerja eksekutif agar tidak ada lagi keterlambatan di masa depan.
“Kami akan dorong agar ada perbaikan sistem dan penjadwalan yang lebih tepat. Insentif itu hak guru, dan harus dibayarkan tepat waktu,” tutupnya.
