Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyampaikan tuntutan masyarakat terkait penanaman pipa gas yang bakal melintasi permukiman di Samboja. Masyarakat keberatan dan mendesak kepada pemerintah agar rencana itu urung dilaksanakan.
“Protes ini sudah disampaikan cukup lama, namun Pemprov Kaltim seolah-olah tidak memberikan perhatian yang serius,” Kata Salehuddin saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltim ke-29, Kamis (7/9/2023).
Menurut dia, perhatian dan respon dari pemerintah tentang tuntutan itu tengah ditunggu masyarakat. Sebab, sebenarnya mereka menyetujui program rencana pemasangan pipa gas Senipah-Balikpapan.
“Sebagian besar masyarakat setuju akan program ini, namun alangkah baiknya pemerintah provinsi dan DPRD untuk hadir di tengah-tengah mereka,” Salehuddin menuturkan.
Dalam permasalahan tersebut, ia mendesak ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal ini mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang pemasangan pipa gas yang ditempatkan paling sedikit satu meter dari tepi luar bahu jalan.
“Beberapa rekomendasi disampaikan dari PUPR. Yang pertama, jalan yang mepet dengan rumah atau lahan, sebaiknya berkordinasi dengan pemiliknya. Yang kedua, wajib melakukan kombinasi dengan pemerintah setempat,” ia menjelaskan.
Dengan payung hukum itu, Salehuddin berharap kontroversi pemasangan pipa gas bisa segera diselesaikan. Bila tidak, anggota Fraksi Golkar tersebut mengkhawatirkan konflik yang bisa semakin meluas.
Lebih lanjut, ia meminta kepada Pemprov Kaltim dan Dinas PUPR untuk memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat. Lantas, bertindak cepat agar tidak ada konflik bahkan korban dari kasus ini.
“Saya minta dalam kesempatan ini, pihak Pemprov dan Dinas PUPR untuk segera melakukan mediasi sekaligus memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat. Terkhusus kepada Komisi III, kami minta secepatnya lakukan sidak lapangan untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
