Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah.
Ia menilai, sejumlah program strategis seperti Gratispol dan Jospol telah mulai menampakkan hasil konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam memenuhi janji-janji politiknya.
Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi dianggap mampu mengeksekusi sejumlah agenda prioritas yang menyasar kebutuhan dasar dan aspirasi keumatan.
“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Mereka telah menunjukkan komitmen dengan merealisasikan visi misi yang selama ini dijanjikan,” ujarnya pada Rabu, 25 Juni 2025
Ia menyebut, Program Gratispol dan Jospol, merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemprov dalam membangun Kalimantan Timur yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam fondasi spiritual.
Salehuddin menilai bahwa perhatian terhadap sektor-sektor ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif dan menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya kurang tersentuh.
“Alhamdulillah, kita apresiasi Pemprov. Beberapa hal sudah berjalan, termasuk program-program keumatan yang menyentuh langsung masyarakat,” imbuhnya.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Salehuddin tak menutup mata terhadap sejumlah visi dan misi yang belum sepenuhnya terealisasi.
Ia mengingatkan bahwa masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam implementasi program-program yang sempat terhambat akibat siklus anggaran dan keterbatasan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia mendorong agar pada tahun anggaran 2025, khususnya melalui mekanisme APBD Perubahan, seluruh janji politik yang tersisa dapat dituntaskan.
Menurutnya, momentum ini sangat krusial, mengingat masa jabatan kepala daerah sudah memasuki periode akhir.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Salehuddin adalah penguatan dukungan terhadap para pengurus rumah ibadah.
Ia menilai kelompok ini telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga harmoni sosial dan spiritual masyarakat, namun masih minim perhatian dari sisi kesejahteraan.
“Kita harapkan dalam APBD Perubahan nanti bantuan kepada marbot bisa lebih diperluas. Ini bagian dari penghargaan kepada mereka yang sudah mendedikasikan waktu untuk pelayanan keagamaan,” tuturnya.
Selain urusan keagamaan, sektor pendidikan juga tak luput dari sorotannya. Kebijakan Pemprov Kaltim yang memberikan insentif kepada guru swasta dinilai sebagai langkah tepat dan patut diapresiasi.
Salehuddin menggarisbawahi bahwa keberpihakan terhadap guru non-negeri adalah bentuk keadilan yang selama ini kerap diabaikan.
“Kita apresiasi pemberian insentif untuk guru swasta. Ini bentuk keberpihakan kepada para pendidik yang selama ini mengabdi tanpa banyak dukungan langsung dari pemerintah. Insentif Rp500 ribu itu sangat berarti, apalagi di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat,” ucapnya.
Ia menambahkan, perbandingan antara kondisi guru negeri dan swasta harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan ke depan.
Jika guru negeri telah menikmati berbagai tunjangan dan fasilitas, maka guru swasta, menurutnya, memerlukan kebijakan afirmatif yang lebih serius dan berkelanjutan.
“Ke depan, kita ingin jumlah penerima dan besarannya ditingkatkan. Ini bisa menjadi modal penyemangat bagi para guru swasta agar tetap berdedikasi membangun generasi muda Kaltim,” tuturnya lagi.
Lebih lanjut, Salehuddin menegaskan bahwa DPRD Kalimantan Timur siap mengambil langkah percepatan dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.
Ia menilai dokumen anggaran tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan semua komitmen politik yang telah dirancang sejak awal masa jabatan bisa diwujudkan secara tuntas.
Ia berharap agar APBD Perubahan 2025 dapat menjadi tonggak terakhir dalam menyelesaikan seluruh komitmen yang telah dijanjikan.
Juga menegaskan bahwa DPRD siap mempercepat proses pembahasannya demi menghindari keterlambatan implementasi di lapangan.
