Samarinda, infosatu.co – Di tengah tekanan berat yang dihadapi pengelola hutan alam, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menegaskan bahwa transformasi bisnis melalui skema multiusaha kehutanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Pasalnya, hingga kini sumber keuntungan perusahaan masih bertumpu pada kayu, sementara potensi kayu terus menurun dan biaya produksi semakin tinggi.
Pembahasan itu muncul ketika ia dimintai pandangan mengenai arah baru usaha kehutanan.
Di tengah keterbatasan kayu dan semakin ketatnya regulasi, skema multiusaha kehutanan dinilai membuka peluang melalui jasa lingkungan, karbon, hingga hasil hutan non-kayu.
Namun, pertanyaan tentang kepastian sumber pendapatan di luar kayu tetap menjadi perhatian utama.
Soewarso mengakui bahwa konsep multiusaha kehutanan (MUK) memang merupakan babak baru bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Jadi memang multiusaha kehutanan ini adalah bisnis baru buat PBPH. PBPH dulu kan, dulu Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Hutan
Tanaman Industri (HTI),” katanya.
“Dulu bisnis tuh hanya pemikiran bagaimana memungut kayu sebesar-besarnya,” ungkap Soewarso, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurutnya, perubahan tidak bisa dihindari. Setelah puluhan tahun eksploitasi, potensi kayu di hutan alam terus menyusut.
Lokasi konsesi semakin jauh, biaya operasional meningkat, sementara perusahaan tetap dituntut bertahan.
“Bagaimana cara supaya tetap eksis, PBPH juga harus ada kegiatan, ginerjanya tetap, sehingga harus ada transformasi bisnis baru, khususnya hutan alam,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan kayu belum sepenuhnya ditinggalkan.
“Kayu juga masih tetap, sebenernya bukan ditinggalin seratus persen. Karena itu kan juga menghasilkan uang,” ucapnya.
Soal sumber pendapatan, ia tak menampik bahwa hingga kini kayu masih menjadi tulang punggung.
“Iya, selama ini kayu memang masih ada, tapi yang lain belum masuk. Makanya ini yang kita gali, kita gali sama-samalah,” katanya.
Menurut Soewarso, persoalan terbesar MUK bukan sekadar ide, melainkan kepastian pasar dan ekosistem bisnisnya.
Ia menyebut ada empat komponen penting agar MUK benar-benar menjadi sumber keuangan perusahaan: investasi, pasar, teknologi, dan sumber daya manusia.
“Kalau income nggak ada nggak akan jalan itu. Justru karena kenapa persoalan MUK ini nggak bisa jalan? Karena itu, belum jelas keuangannya,” tegasnya.
Ia menilai, bisnis baru tidak bisa berdiri sendiri tanpa ekosistem yang saling mendukung.
“Multiusaha kehutanan bisnis baru harus ada ekosistem bisnis baru terbangun dulu ekosistemnya. Jadi unsur-unsurnya itu sudah saling menyatu, saling membutuhkan, nah itu baru terbangun kuncinya itu,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, APHI mengembangkan lima proyek percontohan berbasis bentang alam di sejumlah provinsi, termasuk Kaltim.
Program ini bertujuan menggali potensi ekonomi baru yang benar-benar marketable dan mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
“Nah yang akan kita cari adalah bagaimana di multiusahakan itu bisa di MUK ini, multiusaha itu memang bener-bener menghasilkan pendapatan yang bisa membantu sustainability kegiatan ini,” ujarnya.
Sejumlah peluang mulai dijajaki, mulai dari bioprospecting dan produk kosmetik berbasis sumber daya hutan.
Soewarso menyebut kolaborasi dengan akademisi menjadi kunci untuk menemukan komoditas yang bisa benar-benar menghasilkan.
“Makanya perlu ada kolaborasi dengan dunia akademisi supaya beliau membuat inovasi-inovasi baru, membuat suatu temuan-temuan komoditas-komoditas apa yang memang bisa bener-bener men-generate income,” katanya.
Ia juga menjawab soal kondisi PBPH yang disebut “hidup segan mati tak mau”.
Menurutnya, tekanan terhadap hutan alam memang nyata. Eksploitasi sejak era 1960–1970-an membuat sumber daya kian terbatas.
“Persoalan yang mendasar tentang hutan alam yang pasti adalah resource-nya memang udah sedikit. Udah sedikit karena udah dieksploitasi udah berpuluh tahun tuh sejak tahun 60, 70-an kan? Ternyata nggak sustain,” jelasnya.
Selain itu, lokasi konsesi yang semakin jauh membuat biaya produksi tinggi. Di sisi lain, harga jual kayu tidak mampu melonjak signifikan.
“Sertifikatnya banyak, segala macem sertifikat yang ujung-ujungnya adalah cost. Artinya apa? Jadi hutan alam itu tidak kompetitif,” tegasnya.
Karena rendahnya daya saing itulah, jumlah pelaku usaha hutan alam terus berkurang.
“Kenapa banyak yang jadi makin berkurang? Competitiveness-nya rendah. Nah itu yang harus kita tingkatkan,” pungkasnya.
Bagi Soewarso, masa depan hutan alam kini bergantung pada keberhasilan membangun bisnis baru yang benar-benar menghasilkan, bukan sekadar wacana.
Tanpa kepastian pendapatan, skema multiusaha kehutanan akan sulit berjalan.
