Samarinda, infosatu.co – Pengelolaan hutan di Bentang Alam Wehea–Kelay selama ini tidak hanya berbicara soal bisnis kayu.
Di kawasan ini, upaya menjaga habitat orang utan berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha para pemegang izin.
Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Herlina Hartanto, menjelaskan sejak awal fokus pengelolaan di Wehea–Kelay.
Diungkapkan, pengelolaan di Wehea–Kelay ini
adalah menyelaraskan kepentingan bisnis dengan konservasi. Salah satu perhatian utama adalah membangun koridor orang utan.
Menurutnya, satwa dilindungi itu tidak mengenal batas konsesi. Orang utan akan bergerak bebas mencari makan tanpa memahami batas wilayah perusahaan.
“Orang utan itu jalan bebas, dia tidak tahu batas konsesi. Kalau masing-masing perusahaan bekerja sendiri-sendiri, kasihan, nanti bisa terperangkap,” ujar Herlina, Rabu, 11 Februari 2026.
Herlina mengatakan, kondisi industri kayu yang sedang sulit juga menjadi perhatian. Harga kayu rendah dan penjualan tidak mudah, sehingga banyak pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam memilih tidak lagi beroperasi. Situasi ini dinilai berbahaya.
Ia menjelaskan, ketika perusahaan berhenti beroperasi dan kawasan menjadi dorman, hutan justru rentan terhadap perambahan dan penebangan liar.
Padahal, PBPH hutan alam tidak hanya memberi manfaat bagi perusahaan, tetapi juga menjadi ruang hidup orang utan dan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada kayu, rotan, bambu hingga air.
Karena itu, menurutnya, penting bagi PBPH hutan alam untuk tetap beroperasi dengan praktik terbaik yang diharapkan pemerintah maupun pasar.
Pendekatan di Wehea–Kelay pun kini berkembang, tidak hanya melihat dari sisi konservasi orang utan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan bisnis tetap berjalan secara lestari.
Dalam upaya perlindungan hutan, peran patroli masyarakat juga diperkuat. Herlina menyinggung kelompok penjaga hutan di Hutan Lindung Wehea yang selama ini berjumlah sekitar 10 hingga 20 orang.
Ke depan, mereka diharapkan melatih lebih banyak pemuda di bentang alam yang lebih luas.
“Mereka sudah terlatih sekali. Tahu kalau ada konflik orang utan dengan masyarakat harus bagaimana. Kita ingin mereka menularkan ilmunya ke pemuda-pemuda desa supaya makin banyak yang terlibat jaga hutan,” katanya.
Terkait maraknya tambang emas ilegal di Kabupaten Berau, Herlina mengaku pihaknya belum memiliki data khusus mengenai dampaknya terhadap populasi orang utan.
Ia menjelaskan, orang utan umumnya ditemukan di ketinggian di bawah 500 meter, sehingga belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur dampak tambang ilegal di wilayah tersebut.
Namun, ia menyoroti ancaman lain, seperti perkebunan sawit yang menyisakan hutan kecil tidak saling terhubung. Kondisi itu bisa membuat orang utan terperangkap.
Ketika sumber makanan di hutan kecil habis, satwa tersebut keluar dan berkonflik dengan kebun.
Karena itu, pembangunan koridor menjadi kunci. Hutan-hutan yang terpisah seperti pulau kecil dihubungkan agar orang utan tetap memiliki jalur pergerakan.
Herlina menegaskan, PBPH hutan alam sebenarnya menyediakan habitat yang baik bagi orang utan jika dikelola dengan benar.
Sistem tebang pilih yang berpindah lokasi setiap tahun masih menyisakan kawasan luas yang dapat menjadi tempat hidup satwa.
Ia menyebut dalam empat tahun terakhir, di dua PBPH hutan alam di Bentang Wehea–Kelay bahkan tercatat ada peningkatan populasi orang utan.
Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan alam secara selektif dan bertanggung jawab memungkinkan perusahaan dan satwa liar hidup berdampingan.
“Kalau hutan alam dikelola dengan baik, penebangan selektif dilakukan benar, orang utan sebetulnya bisa hidup sama-sama dengan perusahaan,” pungkasnya.
