Bontang, infosatu.co – Ketua Komisi ll DPRD Bontang Rustam menilai perselisihan antara perusahaan dan tenaga di Kota Bontang masih sering terjadi.
Hal itu pun menjadi sorotan DPRD Bontang. Sebab perusahaan yang ada di Kota Bontang lebih banyak mendatangkan tenaga kerja luar dibandingkan memberdayakan tenaga kerja lokal.
Rustam menilai hal itu tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang rekruitmen dan penempatan tenaga kerja, dimana 75 persennya tenaga lokal dan 25 persennya tenaga kerja luar.
“Kan di Perda itu jelas aturannya, tapi masih banyak yang diam-diam mendatangkan tenaga kerja luar. Itukan menyalahi aturan,” ungkapnya.
Politikus partai Golkar ini pun meminta agar perusahaan lebih kooperatif terkait rekruitmen tenaga kerja. Selain itu juga agar perusahaan lebih terbuka dan aktif menjalin komunikasi baik dengan Disnaker maupun DPRD.
“Karena kalau ada perselisihan antar karyawan dan perusahaan, pasti mengadunya ke kita (DPRD). Kita tidak tahu apa-apa jadi kita yang kena. Lantai 3 beberapa waktu lalu hampir dibakar gara-gara perusahaan diprotes warga. Makanya rekruitmen itu pelaporannya harus jelas dan kita juga bisa tahu,” ujarnya kembali.
Tak hanya itu, Rustam juga meminta agar Disnaker lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Bontang.
“Kalau ada ditemukan melanggar jangan segan-segan beri sanksi. Kalau alasannya pengawasan dan pemberian sanksi ada diranah Pemerintah Provinsi, keluarkan surat rekomendasi,” terangnya.
Diakhir Rustam menuturkan sudah seharusnya pihak perusahaan menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai wujud bahwa kota Bontang merupakan kota yang ramah investasi.
“Kalau semuanya sejalan kan bagus. Bontang ramah investasi dan perusahaan taat aturan. Apalagi PT Badak NGL diperkirakan sudah tidak beroperasi tahun 2025. Maka harus dibuka seluas-luasnya Investa di Bontang,” pungkasnya.
