Penulis : Fairus – Editor : Putri
Samarinda, infosatu.co – Berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan serta anak dibawah umur terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, khususnya di Kaltim. Dari beberapa kasus yang akhir-akhir ini terjadi, justru kerap dilakukan orang dekat korban bahkan lebih miris lagi orang tuanya sendiri. Hal ini juga menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub saat dihubungi via telepon oleh infosatu.co, Rabu (06/11/2019).
Rusman Ya’qub dalam kritiknya menjelaskan, kasus tersebut menurutnya tidak boleh ada pembiaran. Pemerintah provinsi harus ada action (tindakan), seperti melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan termasuk sosialisasi sampai ditingkat bawah.
“Ditambah lagi memang kebijakan kita ini mestinya berorientasi kepada upaya mengurangi dampak sosial terhadap kasus perempuan dan anak dibawah umur, khususnya sektor perkotaan, meskipun kasusnya tidak lagi hanya di kota-kota tapi sudah merambah seluruh kawasan,” jelasnya.
Disisi lainnya saat ini masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim sendiri memang sudah dihadapkan pada dunia yang sudah tanpa batas (daring) melalui penggunaan internet. Paparan konten-konten negatif, menjadi salah satu yang saat ini bisa menjadi pemicu timbulnya alasan pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah umur.
“Ini akibat dari efek kemajuan teknologi, karena kita tidak ada alat atau regulasi untuk menjaring itu. Sementara kesiapan masyarakat dalam penggunaan internet positif untuk menggunakan internet dengan arif dan bijak, belum ada edukasi yang mendasar untuk itu, masih sporadis (tidak merata),” tambahnya.
Ditanya tentang Kota Samarinda yang salah satunya mendapat predikat kota layak anak, dirinya hanya menjawab kebijakan-kebijakan yang berlaku di seluruh kawasan kabupaten dan kota termasuk Samarinda sendiri harus membuat kebijakan publik yang berorientasi untuk lebih melindungi perempuan dan masa depan anak.
