Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berpendapat aktivitas penambangan batu bara di Kelurahan Sangasanga Dalam sekitar lingkungan kerja PT Pertamina Hulu Indonesia (PHM) tidak sepantasnya dilakukan.
Menurutnya, lokasi penambangan tersebut termasuk objek vital nasional yang seharusnya dilindungi. Selain itu, Pertamina juga berkepentingan untuk melindungi asetnya.
Tidak hanya itu, banyak aktivitas tambang yang berdampak langsung pada masyarakat karena pola penambangannya tidak melalui sejumlah mekanisme.
“Ketika melakukan penambangan di atas gunung, mereka melupakan zona buffer (area penyangga) yang menyebabkan larutan material batu bara turun ke perkampungan. Dan ini dikeluhkan warga,” ucapnya di Gedung E Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Rabu (2/3/2022).
Politisi PDIP ini bahkan melihat secara langsung lokasi terdampak tersebut. Lagi-lagi menurut dia, masyarakat menjadi korban, mereka selalu dihantui kejadian banjir dan tanah longsor ketika turunnya hujan.
Masyarakat yang terdampak, lanjut dia banyak sekali. Lahan mereka tertutup pasir menyebabkan tidak bisa bercocok tanam. Bahkan paritnya tertimbun pasir hingga air tidak bisa mengalir.
“Memang benar yang terjadi seperti itu, jika kita biarkan bakal tambah parah kondisinya. Makanya kita minta semua stakeholder, pemangku kebijakan dan yang juga memiliki kewenangan untuk segera mengambil tindakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” jelasnya.
Memang benar kewenangan untuk penarikan Izin usaha pertambangan alias IUP berada di pemerintah pusat. Akan tetapi, dampaknya ini berimbas pada masyarakat lokal.
“Maka semestinya, pemangku lokal juga bisa melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas tambang,” tegasnya. (Editor: Dani)
