Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Penegasan ini mengemuka saat Rudy Mas’ud hendak melakukan peninjauan langsung terhadap ruas jalan nasional yang menghubungkan Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu, pada Jumat, 20 Juni 2025.
Rangkaian kunjungan tersebut menjadi respons nyata pemerintah provinsi terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak berat di sejumlah titik.
Gubernur tidak hanya meninjau, tetapi juga secara simbolik menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak rakyat atas infrastruktur yang layak.
“Hari ini kita akan lihat langsung kondisi jalan dari Samarinda ke Kubar,” ujar Rudy Mas’ud sebelum bertolak dari Rumah Jabatan Gubernur.
Menurut Rudy, ketersediaan jalan yang layak bukanlah fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang semestinya dijamin oleh negara.
Dalam konteks ini, ia menyebutkan bahwa status ruas jalan yang ditinjau termasuk dalam kategori jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jalur Samarinda-Kubar adalah jalan nasional. Maka dari itu, kami akan mengusulkan langsung kepada Kementerian PUPR agar ada percepatan perbaikan, baik untuk kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Jalan ini penting sebagai urat nadi perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Pentingnya jalur tersebut tidak hanya bersandar pada aspek konektivitas antarwilayah, tetapi juga strategis dalam mendukung perencanaan jangka panjang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy Mas’ud menaruh harapan besar terhadap jalur Kukar-Kubar sebagai salah satu pintu masuk IKN dari sisi barat.
Ia bahkan menyampaikan usulan pembangunan jalan tembus dari Resak, Kutai Barat ke Petung, Penajam Paser Utara agar terkoneksi langsung ke kawasan inti IKN.
“Kalau ini terwujud, masyarakat dari wilayah barat bisa langsung ke IKN tanpa harus memutar jauh. Ini akan mempercepat mobilitas dan mendukung pengembangan wilayah sekitar,” tambahnya.
Peninjauan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, istri Gubernur yang juga anggota Komisi VI DPR RI Hj. Sarifah Suraidah, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Hadirnya para pemangku kepentingan ini mengindikasikan bahwa perhatian terhadap infrastruktur tidak lagi bersifat simbolik, tetapi telah masuk dalam agenda lintas kelembagaan.
Dari sisi teknis, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Runandar, mengemukakan bahwa sejumlah ruas jalan yang ditinjau telah masuk dalam daftar penanganan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan laporan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, kegiatan pemeliharaan rutin akan difokuskan pada beberapa titik strategis.
Seperti Loa Janan-Tenggarong-Senoni-Kota Bangun, Kota Bangun-Muara Leka-Muara Muntai, serta Barong Tongkok-Tering hingga batas Mahakam Ulu.
“Total anggaran yang telah dialokasikan untuk pemeliharaan rutin ini sebesar Rp41,5 miliar,” ungkap Runandar.
Namun demikian, ia menambahkan bahwa masih terdapat dana sebesar Rp314,4 miliar yang hingga kini terblokir.
Jika dana tersebut dapat dicairkan, maka cakupan pemeliharaan dapat diperluas, menjangkau titik-titik yang dinilai paling kritis.
Warga di sepanjang jalur yang dilalui menyambut baik langkah pemerintah ini.
Harapan besar menggantung pada janji Gubernur untuk mengawal langsung proses usulan ke Kementerian PUPR dan memastikan bahwa program perbaikan jalan tidak hanya berhenti di wacana.
Bagi masyarakat pedalaman, keberadaan jalan yang baik tidak semata-mata menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ekonomi lokal, distribusi barang dan jasa, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur jalan bukan sekadar fisik beton dan aspal, melainkan juga jembatan harapan dan pemerataan.
Gubernur Rudy Mas’ud menutup kunjungannya dengan janji untuk terus memantau progres perbaikan jalan serta memastikan bahwa Kalimantan Timur, khususnya wilayah di luar pusat-pusat kota, memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah pusat. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
