Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mulai mengakselerasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan. Langkah ini dilakukan setelah rampungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Dalam briefing mingguan yang digelar, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pembangunan yang telah disepakati dalam forum perencanaan tersebut.
Gubernur Kaltim, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim atas suksesnya penyelenggaraan Musrenbang.
Ia menekankan bahwa fase selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dilakukan secara cepat, terukur, dan sesuai arah kebijakan yang telah disusun.
“Musrenbang penyusunan RPJMD Kaltim 2025–2029 dan RKPD 2026 sudah selesai dilaksanakan. Mulai kita berakselerasi melaksanakan program prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur,” ujar Rudy Mas’ud, dalam arahannya di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa, 6 Mei 2025.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah dan indikator yang jelas.
Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya konsistensi dengan kerangka strategis RPJMD agar pembangunan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program-program seperti Gratispol dan Jospol harus benar-benar dijalankan dengan baik. Ini program utama yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan juga mendukung sinergi dengan program daerah di kabupaten/kota,” lanjutnya.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Gubernur Kaltim menyoroti pentingnya konektivitas antardaerah. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan penghubung antarwilayah menjadi prioritas, termasuk yang menghubungkan daerah-daerah di Kaltim dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, sektor ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian serius. Program Kaltim Mandiri Pangan akan dipacu untuk memastikan petani, peternak, dan nelayan mendapatkan dukungan optimal.
Ia meminta jajarannya untuk menjamin distribusi bantuan seperti bibit, pupuk, bahan bakar, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) secara merata dan tepat sasaran.
“Pastikan para petani tidak memiliki kendala dalam akses bibit dan pupuk. Khusus nelayan, pastikan ketersediaan BBM mereka tidak terganggu. Kalau perlu kita bangun cold storage baru. Kita juga harus bantu sisi permodalan dan pelatihan,” tegasnya.
Lebih jauh, gubernur mengingatkan agar aspek perizinan usaha tidak menjadi penghambat bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Ia menginstruksikan agar seluruh pemangku kepentingan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi UKM untuk berkembang.
“Saya juga minta pemangku kebijakan jangan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan izin berusaha, khususnya UKM. Berikan kemudahan perizinan berusaha bagi masyarakat kecil,” pungkasnya.
Akselerasi ini menjadi awal langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana telah dicita-citakan dalam RPJMD terbaru.
Dengan pengawalan langsung dari Gubernur, pelaksanaan program prioritas diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat hingga ke pelosok desa. (ADV/DiskominfoKaltim)
Editor : Nur Alim
