Samarinda, infosatu.co – Membangun sinergisitas untuk pembangunan daerah, guna memberikan usulan pada kegiatan yang bisa didanai lewat Global Environment Facility (GEF) -8 melalui Kementerian LHK,
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni, telah mengumpulkan kepala dinas terkait guna menjaring apa saja topik yang akan diusulkan dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
“Dengan kegiatan GEF-8, pemerintah daerah diharapkan memberikan masukan terkait usulan kegiatan yang bisa didanai lewat GEF-8 melalui Kementerian LHK dan ini dana terbesar dari luar untuk pengelolaan lingkungan terkait pengurangan emisi karbon,” kata Sri Wahyuni di Samarinda, Jumat (3/2/2023).
Ia menjelaskan, Global Environment Facility (GEF) merupakan mekanisme pendanaan global yang bertujuan untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan komitmen konvensi lingkungan global dimana saat ini sudah masuk putaran 8 yang dimulai 2022-2026.
“Karena ini hingga 2026, harus bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kita”jelasnya seraya menambahkan, jadi yang mana tujuan dan sasaran RPD itu jadi topik untuk diambil dan disinkronkan dengan focal area atau integrated program GEF-8.
Sekda Sri Wahyuni memimpin rapat tindak lanjut kegiatan GEF-8 National Dialogue Indonesia (NDI) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Kaltim yang sebelumnya dilaksanakan di The Westin Resort Nusa Dua, ITDC, Kawasan Pariwisata, Nusa Dua Bali pada Januari lalu.
Menurutnya, sebelum berhadapan dengan pertemuan dalam rangka tindak lanjut kegiatan GEF-8, pihaknya telah mengumpulkan kepala dinas terkait guna menjaring apa saja topik yang akan diusulkan dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
Yuni mengaku , dalam pertemuan pertama tindak lanjut kegiatan GEF-8 tersebut, sudah ada beberapa rencana usulan dan masukan yang akan disampaikan, diantaranya bagaimana pengembangan gender dan SDA, mitigasi, energi baru terbarukan.
Ia menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), terkait mitigasi, termasuk usulan dan masukan dari dinas/badan terkait di lingkup Provinsi Kaltim.
Bahkan, ia menyebut DDPI akan menyiapkan usulan untuk Kaltim bisa menjadi lokus GEF-8 melalui System for Transparent Allocation of Resources (STAR).
“Minggu kedua Februari, gambarannya sudah kita punya usulan terpilih yang menjadi topik Kaltim agar bisa dipertimbangkan menjadi bagian dari program GEF-8,” pungkasnya.
Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekdaprov Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Dinas Kehutahan Kaltim Joko Istanto, Kepala DLH Kaltim Ence Achmad Rafiddin, Plt Kadis Perkebunan Kaltim Asmirilda, Sekretaris DPTPH Kaltim Rini Susilawati, pejabat Bappeda, DDPI Kaltim serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan.
