Bontang, Infosatu.co– Proyek pembangunan Jembatan Kayu Kampung Selambai di Kelurahan Loktuan, Bontang Utara menuai masalah. Untuk itu, Komisi III DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, untuk memfasilitasi pemanggilan kontraktor penanggung jawab bangunan proyek tersebut.
Pemanggilan ini, terkait tuntutan tukang bangunan proyek pembangunan jembatan kayu yang belum terbayar. Dan hal ini menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Dirinya menjelaskan , terdapat 7 orang tukang bangunan belum menerima bayaran, dari beberapa spot pengerjaan jembatan kayu tersebut.
Diketahui kontraktor proyek jembatan kayu Kampung Selambai adalah PT Mauriefic Putra Gemilang. Untuk anggaran proyek tersebut diambil dari APBN, nilai yang digelontorkan dalam pembangunan ini sebesar Rp13,6 miliar tahun anggaran 2021 lalu.
Belum diterimanya bayaran jasa pengerjaan, lantaran proyek ini belum rampung, melewati waktu yang disepakati, yang mengakibatkan anggaran di kembalikan ke negara.
“Hal ini terjadi karena kesalahan kontraktor, sehingga anggarannya dikembalikan karena keterlambatan pengerjaan. Jangan korbankan para tukang ini. Mereka sudah bekerja dan kontraktor harus bertanggung jawab membayar jasa mereka,” terangnya, Senin (19/12/2022).
Ketua Komisi III ini menyebutkan, total utang yang harus dibayarkan kontraktor kepada 7 tukang bangunan sebesar Rp140 juta. Oleh karena itu pihaknya menuntut Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Bontang, sebagai dinas yang mengakomodir dan mengawasi pembangunan jembatan kayu. Untuk menghubungi kontraktor bersangkutan demi menunaikan tanggung jawab terhadap nasib pekerja yang ditinggalkannya.
“Kami minta Perkim segera hubungi kontraktor, tuntut tanggung jawabnya sebelum kasus ini lanjut ke meja hukum,”tutupnya.
