Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kecilnya alokasi dana yang diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR-PERA Wilayah I dan II.
Menurutnya, UPTD merupakan ujung tombak dalam penanganan kerusakan infrastruktur. Ketika terjadi longsor atau kerusakan jalan, UPTD harus menjadi pihak pertama yang bergerak cepat. Namun ironisnya, alokasi anggaran bagi unit ini dinilai masih sangat minim.
“Kami dari Komisi III mendorong agar tahun depan alokasi anggaran untuk UPTD ditingkatkan secara signifikan,” tutur Reza usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim, belum lama ini, Senin, 19 Mei 2025.
Reza menilai, keterbatasan anggaran menyebabkan UPTD sering kesulitan bergerak cepat dalam menangani kerusakan jalan maupun bencana alam, yang notabene kerap terjadi di Kalimantan Timur. Padahal, peran mereka sangat krusial sebagai garda terdepan dalam situasi darurat di lapangan.
Selain menyoroti soal anggaran, Reza juga mengangkat permasalahan kurangnya sistem drainase di sejumlah ruas jalan provinsi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi penyebab genangan air yang mempercepat kerusakan badan jalan. Ia mencontohkan beberapa titik yang memerlukan penanganan segera.
“Jalan Ring Road HM Ardans dan Jalan Nusyirwan Ismail adalah contoh nyata, di mana saluran drainase belum optimal. Ini harus menjadi prioritas agar masyarakat bisa menikmati jalan dengan aman dan nyaman,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada kondisi saat ini, Reza juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan pada sejumlah ruas jalan strategis. Salah satunya adalah Jalan Outer Ring Road yang dinilainya sebagai jalur alternatif vital menuju Bandara APT Pranoto, khususnya saat banjir menyebabkan kemacetan di jalur utama.
“Khusus di dapil saya, masih banyak spot yang perlu perhatian serius, seperti ruas Sanga-Sanga ke Muara Jawa dan Sebulu ke Muara Kaman. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya lagi, menyuarakan aspirasi dari daerah pemilihannya.
Lebih lanjut, Reza menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga kualitas jalan provinsi. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya soal proyek fisik, melainkan menyangkut kepentingan ekonomi serta keselamatan pengguna jalan.
“Investasi jalan itu investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal konektivitas, tapi soal keselamatan, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Hariadi Purwatmoko, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pada tahun 2025 menyebabkan lima paket proyek infrastruktur harus ditunda, termasuk pembangunan jalan Batu Besaung menuju Bandara APT Pranoto.
“Total anggaran yang terkena efisiensi mencapai sekitar Rp410 miliar. Ini menyebabkan beberapa program harus ditunda sementara waktu,” ungkap Hariadi.
Kendati demikian, Hariadi menyebut bahwa kondisi jalan provinsi secara umum masih tergolong baik. Berdasarkan data hingga akhir 2024, tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai 82,2 persen. Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan mencapai 100 persen pada tahun 2027.
“Itu pun dengan catatan, aspal yang sudah ada harus terpelihara dengan baik. Kalau kondisinya menurun, kita harus kembali dari awal,” terangnya.
Ia juga menjelaskan dampak cuaca ekstrem terhadap infrastruktur jalan. Salah satunya adalah insiden longsor di kawasan Brau yang sempat memutus akses jalan. Dalam kasus ini, tim dari UPTD telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan darurat.
“Kami dari UPTD sudah turun langsung, memasang box culvert dan melakukan penimbunan sementara agar kendaraan bisa melintas,” ujar Hariadi.
Ia juga menanggapi permasalahan proyek pelebaran Jalan Bung Tomo yang mengalami hambatan akibat penyempitan di beberapa titik. Menurutnya, koordinasi sedang dilakukan dengan pihak kecamatan dan kelurahan guna memastikan status lahan yang akan digunakan.
“Kalau lahannya clean and clear, kita bisa langsung kerjakan. Beberapa titik butuh perencanaan tambahan seperti dinding penahan tanah,” tutupnya.
