Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi menyuarakan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Akhmed Reza menekankan perlunya percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru, serta respon terhadap permasalahan longsor Jalan Poros Samarinda-Balikpapan di KM 28, Desa Batuah, Loa Janan, Kutai Kartanegara.
Minimnya pembangunan di Kabupaten Kukar juga tak luput dari perhatian salah satu anggota DPRD Kalimantan Timur.
Dalam pernyataannya, dia menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru.
“Selama ini pembangunan di Kukar masih minim. Kita berharap dengan hadirnya Pak Aulia dan jajaran sebagai kepala daerah yang baru, Kukar bisa menjadi lebih maju, sejahtera, dan tentunya lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Secara umum, prioritas pembangunan di Kukar masih berfokus pada sektor infrastruktur, mulai dari pengendalian banjir, pembangunan jalan, serta sistem drainase menjadi masih menjadi sorotan utama.
Di luar itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian, mengingat banyak program yang telah dirancang pemerintah sebelumnya dinilai cukup baik namun perlu dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan sesuai janji kampanye.
Salah satu persoalan krusial yang saat ini menjadi perhatian adalah insiden longsor yang terjadi di kilometer 28, Desa Batuah.
DPRD sendiri merespons serius peristiwa ini dan telah menjadwalkan kunjungan lapangan pada Selasa, 24 Juni 2025, pukul 09.00 WITA bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komisi III DPRD, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat.
Menurut informasi, hasil kajian awal menyebutkan bahwa longsor yang terjadi bukan disebabkan oleh aktivitas pertambangan, melainkan murni karena faktor alam.
Namun, masyarakat setempat melalui aliansi pemuda Desa Batuah dan Karang Taruna Kartijaya masih meragukan hasil tersebut.
Mereka menduga adanya keterkaitan antara aktivitas tambang dan kejadian longsor.
“Dalam hal ini kami di DPRD berperan sebagai fasilitator. Kami terbuka terhadap semua pandangan dan masukan, termasuk dari masyarakat dan pihak independen, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan adil,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD bukanlah pihak yang mengadili atau menetapkan sanksi, namun akan terus mengawal proses agar solusi yang diambil berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
