Bontang, infosatu.co – Rencana revitalisasi Waduk Kanaan untuk sementara belum dapat dilanjutkan.
Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) memutuskan menunda proyek tersebut karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah pada tahun ini.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk memulai proyek berskala besar tersebut.
Pemerintah daerah pun terpaksa menunda sejumlah program pembangunan yang dinilai masih bisa ditangguhkan.
“Ini sangat berat bagi kami. Kondisi anggaran daerah memang terbatas, sehingga program-program yang masih bisa ditunda untuk sementara tidak kita mulai tahun ini,” katanya.
“Termasuk pengembangan Waduk Kanaan,” ujar Neni saat ditemui di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat, 10 April 2026.
Padahal sebelumnya, proyek optimalisasi Waduk Kanaan dirancang menggunakan skema multiyears contract (MYC) atau kontrak tahun jamak selama lima tahun.
Mulai 2026 hingga 2031, dengan target penyelesaian pekerjaan fisik utama pada 2028.
Program tersebut memiliki peran strategis bagi Kota Bontang. Selain mempercantik kawasan waduk, proyek ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tampung air sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir sekaligus penyediaan sumber air baku bagi masyarakat.
Selain itu, kawasan Waduk Kanaan juga diproyeksikan berkembang menjadi salah satu destinasi wisata baru di kota tersebut apabila pengembangan kawasan dapat direalisasikan secara bertahap.
Meski proyek revitalisasi belum dapat dijalankan dalam waktu dekat, Pemkot Bontang tetap berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam kegiatan pengerukan atau pendalaman waduk.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa membantu, paling tidak untuk kegiatan pengerukan atau pendalaman Waduk Kanaan,” katanya.
“Itu sangat penting untuk meningkatkan kapasitas tampung air sekaligus mengurangi risiko banjir di kawasan sekitar,” kata Neni.
Ia menambahkan, selama ini kegiatan pengerukan di kawasan tersebut juga beberapa kali mendapat dukungan dari pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Karena itu, pemerintah kota berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut.
“Kami tetap berharap Pemprov melalui Balai Wilayah Sungai bisa kembali membantu melakukan pengerukan.
Selama ini kami juga pernah mendapatkan dukungan dari mereka untuk kegiatan tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah merancang skema pembiayaan pembangunan infrastruktur waduk secara bertahap selama tiga tahun.
Pada tahun 2026 disiapkan anggaran sekitar Rp48,8 miliar, kemudian Rp129 miliar pada tahun 2027, dan Rp88 miliar pada tahun 2028.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga merencanakan anggaran pengawasan teknis sekitar Rp960 juta pada tahun 2026, Rp2,5 miliar pada tahun 2027, serta Rp1,7 miliar pada tahun 2028, dengan total sekitar Rp5 miliar.
Sementara itu, biaya pengelolaan pengembangan kawasan juga disiapkan lebih dari Rp1 miliar yang dialokasikan secara bertahap selama masa pembangunan.
Apabila optimalisasi waduk dapat direalisasikan, kapasitas tampung air diperkirakan meningkat cukup signifikan hingga 413.014 meter kubik.
Karena itu, meskipun revitalisasi belum dapat dilanjutkan dalam waktu dekat, Pemkot Bontang menilai kegiatan pengerukan tetap penting sebagai langkah awal untuk menjaga fungsi waduk sekaligus mengantisipasi potensi banjir di kawasan sekitarnya.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan fungsi waduk tetap terjaga. Kalau pengerukan bisa dilakukan, itu sudah sangat membantu untuk menjaga kapasitas tampung air,” pungkas Neni. (Adv)
