Samarinda, infosatu.co – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas isu-isu sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal yang sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Rapat ini digelar di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Senin (26/6/2023).
RDP kali ini melibatkan Komisi II, Komisi III, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, serta Alimuddin selaku Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati didampingi Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi, serta anggota Komisi IV Rusman Ya’qub, Abdul Kadir Tappa, dan Fitri Maisyaroh. Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin dan anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Ambulansi Komariah, dan Muhammad Adam. Dari Komisi III hadir anggota Sutomo Jabir, Amiruddin, Saefuddin Zuhri, dan Mimi Meriami Br Pane.
Puji Setyowati menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya membahas isu-isu sosial budaya, tetapi juga mencakup pendidikan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, serta persiapan pelaksanaan pemilu di masa mendatang.
“Komisi IV akan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Kemudian, akan dibicarakan bersama dengan komisi-komisi lainnya dalam sebuah penjadwalan dengan Otorita IKN,” ungkap Puji.
Puji Setyowati menekankan bahwa rapat ini merupakan langkah awal dalam menggali berbagai potensi dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan upaya pembangunan IKN dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
“Kami berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah tindak lanjut terkait wacana tersebut dengan mengadakan ruang diskusi atau focus group discussion (FGD) yang akan membahas revitalisasi pendidikan, terutama di wilayah sekitar IKN. Penerapan konsep Merdeka Belajar akan menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Menurut Alimuddin, sebagai penyangga IKN, Kaltim perlu melakukan revitalisasi pada standar pendidikan agar tidak tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN.
“Karena bukan lagi saatnya anak-anak mengandalkan nilai-nilai saja, banyak hal lain yang dapat menjadi acuan,” ujar Alimuddin.
Revitalisasi pendidikan di wilayah sekitar IKN menjadi salah satu prioritas yang perlu diwujudkan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pelajar, dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi era perkembangan global yang semakin dinamis.
“Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun IKN. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dari luar akan menjadi pelengkap yang mengimbangi pendidikan yang sudah ada, dengan tetap menghormati dan memperkaya budaya lokal di Kaltim,” papar Alimuddin.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan penuh dari DPRD Kaltim dalam mewujudkan visi IKN yang menjadi ibu kota negara pada 2024. Menurutnya, IKN harus dicintai oleh rakyat Indonesia khususnya Kaltim.
“Kami butuh dukungan penuh dari DPRD Kaltim. Kita semua tahu bahwa masyarakat yang berada di wilayah IKN juga merupakan warga Kaltim. Oleh karena itu, kehadiran DPRD Kaltim menjadi sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Pemindahan ibu kota negara ke IKN akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempersiapkan tata kelola pemerintahan yang berbeda namun efektif di IKN. Prinsip utama yang dipegang adalah menjadikan IKN sebagai kota untuk semua, yang dicintai dan disukai oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Kami ingin melibatkan warga lokal secara langsung dalam proses pembangunan IKN. Hal ini sesuai dengan tupoksi kami untuk menyiapkan warga lokal agar dapat berperan aktif dalam peradaban baru ini,” jelas Alimuddin.
Tak hanya itu, pelayanan dasar termasuk kesehatan juga menjadi fokus pihak otoritas IKN. Mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat IKN.
“Budaya juga merupakan aspek yang kami perhatikan. Konsep hablum minallah wa habluminas’ akan menjadi salah satu landasan dalam menjalankan aktivitas di IKN. Setiap individu yang masuk ke IKN diharapkan dapat menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di Kaltim,” tegas Alimuddin.
Perpindahan ibu kota negara ke IKN tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan pemerintahan, tetapi juga melibatkan peran aktif generasi muda. Alimuddin mengajak putra-putri Indonesia untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan peradaban baru di IKN.
“Kami mengundang putra-putri kita untuk berperan aktif dalam proyek ini. Orang lokal tidak kalah dengan pusat. Generasi muda memiliki potensi dan kreativitas yang luar biasa untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun IKN menjadi ibu kota negara yang modern dan maju,” ungkap Alimuddin.
Selain memperhatikan aspek sosial dan budaya, pihak otoritas IKN juga memberikan perhatian serius pada sektor ekonomi. Upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Kaltim menjadi prioritas dalam mendukung perkembangan ekonomi di wilayah IKN.
“Kami fokus pada pengembangan UMKM lokal Kaltim. Baru-baru ini, kami mendampingi 350 UMKM dan IKM di Samarinda dan Balikpapan. Kami berupaya untuk membantu mereka memasuki pasar global dengan legalitas yang jelas. UMKM harus menjadi pemain aktif, bukan hanya penonton,” sambung Alimuddin.
